Tonton Rizal Ramli, Kwik Kian Gie: Saya Penasaran Apa Betul Sri Mulyani Kalah
Minggu, 13 Juni 2021 - 13:30 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Kwik Kian Gie , mantan Menko Perekonomian periode 1999-2000 dan juga Kepala Bapennas (2001-2004) angkat bicara atas pernyataan-pernyataan Rizal Ramli mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako yang ditayangkan di kanal Yotube Karni Ilyas, Sabtu kemarin (12/6).
Rizal menyatakan bahwa rencana pengenaan PPN atas sembako dianggap sebagai sebuah kezaliman kepada masyarakat, terutama kalangan bawah. Rencana tersebut, menurut Rizal merupakan bentuk kepanikan pemerintah yang saat ini didera masalah keuangan.
Di sisi lain menurut Rizal, pemerintah justru memberikan sejumlah insentif pajak kepada dunia usaha yang menyangkut kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Rizal menyebut, royalti batu baru yang dinolpersenkan dan insentif pajak pembelian mobil baru.
"Jadi bener-bener ini pemerintah sangat pro sama yang gede yang udeh kaya dan nindes yang miskin," kata Rizal.
Baca juga:Megawati Raih Gelar Profesor, Ini Harapan Dua Rektor Universitas di Aceh
Menurut Rizal, semua rencana kebijakan pajak tadi tak lepas dari beban utang yang ditanggung oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah membayar bunga utang itu mencapai Rp273 triliun per tahun. Jika ditambah utang pokoknya, beban pembayaran itu semakin membengkak lagi.
Rizal menyatakan kenapa pemerintah tidak fokus mengatasi beban bunga utang itu agar kewajibannya menjadi separuh saja. Mantan Menko Perekonomian era Gusdur ini kemudian mengungkapkan salah satu caranya lewat cerita pertemuan dengan seorang gubernur bank sentral sebuah negara besar.
Rizal menuturkan, ketika bank sentral itu menerbitkan surat utang (bond) harus membayar bunga sebesar 1% kepada para peminjamnya. Sementara Indonesia menerbitkan surat utang dengan yield atau bunga 7,5%.
"Mau gak kita swap? Kamu ambil surat utang kita, saya kasih bunga plus 1%. Doktor Ramli saya senang sekali kalo Indonesia mau begitu, karena hari ini kami minjamin ke lembaga keuangan, kami yang harus bayar bunga. Kalo Indonesia kasih plus 1%, kami happy banget," kata Rizal menirukan perkataan sang gubernur bank dimaksud.
Rizal menyatakan bahwa rencana pengenaan PPN atas sembako dianggap sebagai sebuah kezaliman kepada masyarakat, terutama kalangan bawah. Rencana tersebut, menurut Rizal merupakan bentuk kepanikan pemerintah yang saat ini didera masalah keuangan.
Di sisi lain menurut Rizal, pemerintah justru memberikan sejumlah insentif pajak kepada dunia usaha yang menyangkut kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Rizal menyebut, royalti batu baru yang dinolpersenkan dan insentif pajak pembelian mobil baru.
"Jadi bener-bener ini pemerintah sangat pro sama yang gede yang udeh kaya dan nindes yang miskin," kata Rizal.
Baca juga:Megawati Raih Gelar Profesor, Ini Harapan Dua Rektor Universitas di Aceh
Menurut Rizal, semua rencana kebijakan pajak tadi tak lepas dari beban utang yang ditanggung oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah membayar bunga utang itu mencapai Rp273 triliun per tahun. Jika ditambah utang pokoknya, beban pembayaran itu semakin membengkak lagi.
Rizal menyatakan kenapa pemerintah tidak fokus mengatasi beban bunga utang itu agar kewajibannya menjadi separuh saja. Mantan Menko Perekonomian era Gusdur ini kemudian mengungkapkan salah satu caranya lewat cerita pertemuan dengan seorang gubernur bank sentral sebuah negara besar.
Rizal menuturkan, ketika bank sentral itu menerbitkan surat utang (bond) harus membayar bunga sebesar 1% kepada para peminjamnya. Sementara Indonesia menerbitkan surat utang dengan yield atau bunga 7,5%.
"Mau gak kita swap? Kamu ambil surat utang kita, saya kasih bunga plus 1%. Doktor Ramli saya senang sekali kalo Indonesia mau begitu, karena hari ini kami minjamin ke lembaga keuangan, kami yang harus bayar bunga. Kalo Indonesia kasih plus 1%, kami happy banget," kata Rizal menirukan perkataan sang gubernur bank dimaksud.
Lihat Juga :
tulis komentar anda