Covid-19 Mengganas, Sejumlah Kadin Daerah Minta Munas Ditunda

Senin, 14 Juni 2021 - 10:49 WIB
Dia menambahkan, aspirasi ini bukan persoalan dukung mendukung atau menomorduakan Kendari. Menurut dia, pelaksanaan Munas di Bali sudah tepat, dan dunia usaha pun harus mendukung bangkitnya pariwisata dan perekonomian Pulau Dewata yang tengah terpuruk. "Jangan lupa, Bali itu etalasenya UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia," tambahnya.

Baca Juga: Berharap Munas Kadin Tetap Digelar di Bali, Kadispar: Saya Jamin Bali Paling Siap

Sementara itu, Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Wakil Ketua Umum Wawan Harmawan pun sepakat jika Munas Kadin di Kendari ditunda. Dia menambahkan, Yogyakarta siap menjadi tuan rumah untuk Munas Kadin VIII.

"Kadin DIY sangat sependapat dan setuju, jika munas ditunda. Jangan sampai ada kesan teburu-buru dan justru menimbulkan kluster baru. Jika nanti tren Covid mulai menurun baru Munas Kadin kembali diagendakan dan Yogyakarta siap menyelenggarakannya," papar Wawan.

Wawan menambahkan, Kadin DIY sudah berkirim surat ke Ketua Umum Kadin demisioner Rosan P Roeslani, yang isinya mengajukan Yogyakarta sebagai tuan rumah Munas Kadin VIII. Surat ini ditanda tangani Ketum Kadin DIY GKR Mangkubumi pada 31 Mei 2021.

"Jika memang di Kendari tidak sreg, maka Yogyakarta siap menjadi tuan rumah Munas Kadin VIII dan kami bisa menggelar di area terbuka seperti di kawasan Prambanan ataupun di hotel hotel bintang lima yag banyak di Yogyakarta," ucap Wawan.

Selain memiliki akomodasi dan fasilitas yang lengkap, lanjut Wawan, Yogyakarta letak geografisnya mudah dijangkau dari seluruh Indonesia dengan Bandara baru, Yogyakarta International Aiport. Yogyakarta juga siap menyediakan mobil mobil untuk tamu VIP yang jumlahnya ratusan. "Saya jamin Yogyakarta nyaman dan aman untuk Munas Kadin VIII," tegas Wawan.

Dia menambahkan, Kadin DIY akan profesional dan terbuka dengan pihak manapun untuk menyukseskan Munas Kadin VIII. "Bila perlu agar bermatabat dan menjaga netralitas bisa mendatangkan pengayom-pengayom supaya prosesnya transparan dan hasilnya sesuai harapan bangsa. Seperti para mantan ketua umum kadin dan guru besar dari 25 perguruan tinggi di Indonesia," tuturnya.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!