Kementerian PUPR dan KPK Terapkan SMAP di BP2JK Papua Barat
Selasa, 15 Juni 2021 - 09:32 WIB
Sementara itu, sudah terdapat 4.451 paket yang sudah selesai tender/seleksi dengan total nilai pagu Rp47,75 triliun, dengan rincian bidang Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 1.921 paket dengan total anggaran Rp18,23 triliun. Bidang Bina Marga 1.399 Paket pekerjaan dengan total anggaran Rp20,28 triliun, bidang Cipta karya 663 paket pekerjaan dengan total pagu anggaraan Rp6,52 triliun. Bidang perumahan 371 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp2,29 triliun, dan paket Unit Organisasi lain 97 paket dengan total anggaran Rp0,43 triliun.
Total keseluruhan paket Tahun Anggaran (TA) 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi sampai dengan 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp91 triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp33,698 triliun.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. “Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJ. Saya juga tekankan agar seluruh unit kerja dalam bidang pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba untuk curang terhadap uang negara," tegasnya.
Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional.
Baca Juga
Total keseluruhan paket Tahun Anggaran (TA) 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi sampai dengan 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp91 triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp33,698 triliun.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. “Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense) dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJ. Saya juga tekankan agar seluruh unit kerja dalam bidang pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan tertib, serta tidak mencoba untuk curang terhadap uang negara," tegasnya.
Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional.
(fai)
tulis komentar anda