Terbongkar! Ini Dia Biang Kerok Ahok & Nicke Sering Ribut di Pertamina
Rabu, 23 Juni 2021 - 20:36 WIB
Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah). FOTO/ANTARA
JAKARTA - Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng membongkar terkait permasalahan antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) . Perkara keributan biasanya terkait soal pembahasan rencana program dan kinerja perusahaan. Di mana, Ahok sebagai komut tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Menurut dia, semestinya komisaris utama sekaligus sebagai dewan pengawas dilibatkan. Dengan begitu, komisaris memahami rencana program kerja para direksi. Meski begitu, keterlibatan komsiaris utama sangat minim sehingga menimbulkan kegaduhan di internal perusahaan. "Jika proses perencanaan itu sama-sama, pengawasannya akan jauh lebih mudah. Karena dia (komisaris) tahu apa yang akan diawasi. Direksi harus melakukan eksekusi dan dewan komisaris melakukan pengawasan," ungkap mantan komisaris utama Pertamina itu saat rapat bareng DPR, Rabu (23/6/2021).
Namun demikian, komisaris juga tidak boleh terlalu jauh mencapuri urusan eksekusi karena merupakan wewenang direksi. Jika yang terjadi demikian, kata dia, akan menimbulkan masalah di tingkat manajemen. "Jangan sampai komisaris ikut dalam proses eksekusi, itu akan menjadi rancu nanti. Akuntabilitas direksi itu eksekusi dan akuntabilitas komisaris itu pengawasan. Waktu berpikir dia sama-sama, tapi waktu bertindak itu terpisah. Direksi mengeksekusi dan komisaris pengawasan, samapai di situ saja," kata dia.
Pernyataan Tanri Abeng tersebut menyusul pertanyaan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus anggota panja Mohamad Hekal. Ia cukup risau dengan keributan yang sering terjadi antara dirut dan komut di Pertamina. Tidak hanya itu, bahkan keributan juga sempat terjadi di tubuh perusahaan BUMN lain seperti di PGN antara jajaran direksi dengan Arcandra Tahar selaku komisaris utama. "Saya lihat akhir-akhir ini kasus Pak Ahok di Pertamina dan Pak Arcandra di PGN. Bagaimana mencegah hal itu," jelasnya.
Menurut dia, semestinya komisaris utama sekaligus sebagai dewan pengawas dilibatkan. Dengan begitu, komisaris memahami rencana program kerja para direksi. Meski begitu, keterlibatan komsiaris utama sangat minim sehingga menimbulkan kegaduhan di internal perusahaan. "Jika proses perencanaan itu sama-sama, pengawasannya akan jauh lebih mudah. Karena dia (komisaris) tahu apa yang akan diawasi. Direksi harus melakukan eksekusi dan dewan komisaris melakukan pengawasan," ungkap mantan komisaris utama Pertamina itu saat rapat bareng DPR, Rabu (23/6/2021).
Namun demikian, komisaris juga tidak boleh terlalu jauh mencapuri urusan eksekusi karena merupakan wewenang direksi. Jika yang terjadi demikian, kata dia, akan menimbulkan masalah di tingkat manajemen. "Jangan sampai komisaris ikut dalam proses eksekusi, itu akan menjadi rancu nanti. Akuntabilitas direksi itu eksekusi dan akuntabilitas komisaris itu pengawasan. Waktu berpikir dia sama-sama, tapi waktu bertindak itu terpisah. Direksi mengeksekusi dan komisaris pengawasan, samapai di situ saja," kata dia.
Baca Juga
Pernyataan Tanri Abeng tersebut menyusul pertanyaan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus anggota panja Mohamad Hekal. Ia cukup risau dengan keributan yang sering terjadi antara dirut dan komut di Pertamina. Tidak hanya itu, bahkan keributan juga sempat terjadi di tubuh perusahaan BUMN lain seperti di PGN antara jajaran direksi dengan Arcandra Tahar selaku komisaris utama. "Saya lihat akhir-akhir ini kasus Pak Ahok di Pertamina dan Pak Arcandra di PGN. Bagaimana mencegah hal itu," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda