Sri Mulyani Beberkan Akal Bulus Perusahaan Hindari Pajak
Senin, 28 Juni 2021 - 23:53 WIB
Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah wajib pajak (WP) badan yang mengalami kerugian usaha dan tidak dapat membayar pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, wajiib pajak (WP) yang mengalami kerugian naik dari 5.199 WP (periode 2012-2016) menjadi 9.496 WP (periode 2015-2019).
Anehnya, meski mengaku rugi, banyak perusahaan justru tetap beropeasi, dan bahkan mengembangkan bisnisnya. Seolah-olah, mereka tak mengalami kerugian seperti yang dilaporkan.
Baca juga:Profile Ari Kuncoro, Rektor UI yang Panggil Ketua BEM karena Meme Kritik Jokowi
"WP ini yang melaporkan rugi terus-menerus, namun kita lihat mereka tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dan Menkumham, Senin (28/6/2021).
Kata dia, masih banyak WP badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen pencegahan penghindaran pajak yang komprehensif.
Baca juga:Microsoft Kecolongan, Beri Sertifikasi Driver Berisi Malware dari China
"Oleh karena itu perlu instrumen untuk menangkap penghindaran pajak secara global, yaitu dengan minimum tax," bebernya.
Dia menambahkan kasus indonesia, sebanyak 37-42% dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP.
"Intinya kami tidak akan melakukan pemungutan pajak yang tidak adil, namun kita ingin melakukan suatu compliance yang adil," tegasnya.
Anehnya, meski mengaku rugi, banyak perusahaan justru tetap beropeasi, dan bahkan mengembangkan bisnisnya. Seolah-olah, mereka tak mengalami kerugian seperti yang dilaporkan.
Baca juga:Profile Ari Kuncoro, Rektor UI yang Panggil Ketua BEM karena Meme Kritik Jokowi
"WP ini yang melaporkan rugi terus-menerus, namun kita lihat mereka tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI dan Menkumham, Senin (28/6/2021).
Kata dia, masih banyak WP badan yang menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain Indonesia belum memiliki instrumen pencegahan penghindaran pajak yang komprehensif.
Baca juga:Microsoft Kecolongan, Beri Sertifikasi Driver Berisi Malware dari China
"Oleh karena itu perlu instrumen untuk menangkap penghindaran pajak secara global, yaitu dengan minimum tax," bebernya.
Dia menambahkan kasus indonesia, sebanyak 37-42% dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP.
"Intinya kami tidak akan melakukan pemungutan pajak yang tidak adil, namun kita ingin melakukan suatu compliance yang adil," tegasnya.
(uka)
tulis komentar anda