Keuangan BUMN Berdarah-darah, Nusron Wahid: Karena Dipaksa Melakukan investment
Kamis, 08 Juli 2021 - 19:55 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Komisi VI DPR mengusulkan agar seluruh rekening dana investasi (RDI) dan service level agreement (SLA) dikonversi menjadi penyertaan modal negara (PMN) . Usulan tersebut seiring dengan beban BUMN masa lalu.
Anggota DPR Komisi VI, Nusron Wahid, menilai, konversi tersebut akan membuat pembukuan keuangan perusahaan pelat merah menjadi lebih sehat dan kredibel.
Baca juga:Intip Koleksi Mobil Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani
“Untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel," ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Kamis (8/7/2021).
Pada dasarnya, Nusron mendukung pengajuan PMN perseroan negara yang diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, suntikan dana segar tersebut merupakan proses dari misi pembangunan negara.
Bahkan, dirinya mengkritisi project base atau proyek penugasan pemerintah kepada BUMN yang didanai melalui PMN penugasan. Dia menilai, program tersebut cenderung membuat entitas merugi sehingga project base tidak seharusnya diberikan kepada BUMN.
Program itu, kata dia, lebih tepat jika dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah yang nantinya digarap oleh kementerian terkait.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan untuk memilih, mereka lebih senang dengan pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan pendekatan yang namanya PMN penugasan. Pertama ini adalah proyek rugi dan ini seharusnya lebih masuk dan dilakukan dalam bentuk pendekatan government project seperti dilakukan oleh (Kementerian) PU," katanya.
Nusron pun menilai, program penugasan BUMN menjadi sebab lain perseroan mengalami tekanan keuangan karena pendanaan yang tak berjalan baik. "Karena ini dipaksa untuk melakukan investment, maka mau tidak mau mereka kukunya berdara-darah, kemudian menjadi merah," ungkap dia.
Baca juga:Prancis Minta Warganya Tak Kunjungi Spanyol dan Portugal
Senada, Ketua Komisi VI, Aria Bima, menyebut, penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat perusahaan merugi. "Anggaran yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk PMN yang awalnya berasal dari kementerian dan lembaga adalah anggaran untuk penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.
Anggota DPR Komisi VI, Nusron Wahid, menilai, konversi tersebut akan membuat pembukuan keuangan perusahaan pelat merah menjadi lebih sehat dan kredibel.
Baca juga:Intip Koleksi Mobil Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani
“Untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel," ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Kamis (8/7/2021).
Pada dasarnya, Nusron mendukung pengajuan PMN perseroan negara yang diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, suntikan dana segar tersebut merupakan proses dari misi pembangunan negara.
Bahkan, dirinya mengkritisi project base atau proyek penugasan pemerintah kepada BUMN yang didanai melalui PMN penugasan. Dia menilai, program tersebut cenderung membuat entitas merugi sehingga project base tidak seharusnya diberikan kepada BUMN.
Program itu, kata dia, lebih tepat jika dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah yang nantinya digarap oleh kementerian terkait.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan untuk memilih, mereka lebih senang dengan pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan pendekatan yang namanya PMN penugasan. Pertama ini adalah proyek rugi dan ini seharusnya lebih masuk dan dilakukan dalam bentuk pendekatan government project seperti dilakukan oleh (Kementerian) PU," katanya.
Nusron pun menilai, program penugasan BUMN menjadi sebab lain perseroan mengalami tekanan keuangan karena pendanaan yang tak berjalan baik. "Karena ini dipaksa untuk melakukan investment, maka mau tidak mau mereka kukunya berdara-darah, kemudian menjadi merah," ungkap dia.
Baca juga:Prancis Minta Warganya Tak Kunjungi Spanyol dan Portugal
Senada, Ketua Komisi VI, Aria Bima, menyebut, penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat perusahaan merugi. "Anggaran yang diberikan kepada BUMN dalam bentuk PMN yang awalnya berasal dari kementerian dan lembaga adalah anggaran untuk penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.
(uka)
tulis komentar anda