BUMN Tetap Berdarah-darah Meski Disuntik Dana Segar, Apa Pasal?
Kamis, 08 Juli 2021 - 22:31 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid menilai, meskipun mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN ), BUMN tetap terbebani dengan sejumlah penugasan dari pemerintah. Menurut dia, perseroan negara akan bisa untung jika melakukan aksi korporasi yang murni bisnis.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ujarnya saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/7/2021).
Dia menyebut, penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis. Nusron menilai tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek (penugasan) ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain," tukasnya.
Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai, perusahaan pelat merah akan lebih menguntungkan dan sehat keuangannya jika tidak menjadi investor dari program penugasan pemerintah.
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka berdarah-darah, banyak mereka berpuasa. Sebetulnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," tuturnya.
Kendati begitu, dia mengaku mendukung pemberian PMN yang diberikan kepada BUMN untuk menunaikan tugas negara dalam sejumlah pembangunan strategis.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ujarnya saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/7/2021).
Dia menyebut, penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis. Nusron menilai tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek (penugasan) ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain," tukasnya.
Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai, perusahaan pelat merah akan lebih menguntungkan dan sehat keuangannya jika tidak menjadi investor dari program penugasan pemerintah.
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka berdarah-darah, banyak mereka berpuasa. Sebetulnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," tuturnya.
Kendati begitu, dia mengaku mendukung pemberian PMN yang diberikan kepada BUMN untuk menunaikan tugas negara dalam sejumlah pembangunan strategis.
(ind)
tulis komentar anda