Bagaimana Kabar Terbaru Pindah Ibu Kota?, Begini Kata Dirjen Kekayaan Negara
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 20:22 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, memberikan update terbaru soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus membahas proses pembangunan I bu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, saat ini prosesnya masih ada di tingkat kementerian. Salah satunya masalah pembiayaan pembangunan Ibu Kota baru.
"IKN pada dasarnya masih diskusi antar kementerian, beberapa hal yang dibicarakan salah satunya mengenai pembiayaan," kata Rionald dalam video virtual, Jumat (20/8/2021).
Menurutnya, pemerintah juga masih melakukan pembahasan terkait penataan Ibu Kota Negara yang baru . Adapun, prosesnya masih tetap berjalan.
"Progresnya masih berjalan dan lead-nya ada di PPN (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," bebernya.
Saat ini, pembahasan undang-undang masih terus dilakukan finalisasi. Diskusi antar Kementerian juga telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait.
"Ini masih terus difinalisasikan, diskusi antar kementerian sudah dilakukan, ini yang bisa saya update," tukasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, saat ini prosesnya masih ada di tingkat kementerian. Salah satunya masalah pembiayaan pembangunan Ibu Kota baru.
"IKN pada dasarnya masih diskusi antar kementerian, beberapa hal yang dibicarakan salah satunya mengenai pembiayaan," kata Rionald dalam video virtual, Jumat (20/8/2021).
Menurutnya, pemerintah juga masih melakukan pembahasan terkait penataan Ibu Kota Negara yang baru . Adapun, prosesnya masih tetap berjalan.
"Progresnya masih berjalan dan lead-nya ada di PPN (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," bebernya.
Saat ini, pembahasan undang-undang masih terus dilakukan finalisasi. Diskusi antar Kementerian juga telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait.
"Ini masih terus difinalisasikan, diskusi antar kementerian sudah dilakukan, ini yang bisa saya update," tukasnya.
(akr)
tulis komentar anda