Prospektus Right Issue Diterbitkan, BRI Optimistis Investor dan Pasar Menyambut Antusias
Selasa, 31 Agustus 2021 - 19:28 WIB
Bank BRI resmi menerbitkan prospektus PMHMETD kepada para pemegang saham perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk resmi menerbitkan prospektus Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Adapun jumlah dana hasil inbreng yang akan diperoleh perseroan sehubungan dengan aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp95,92 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan tujuan dari transaksi ini adalah memperkuat pertumbuhan bisnis perseroan di masa yang akan datang melalui pembentukan dan penguatan ekosistem ultra mikro. Hal itu ditempuh dengan menambah portofolio perusahaan anak yang selama ini bergerak dan berkinerja baik di segmen usaha ultra mikro, yaitu Pegadaian dan PNM.
“Perseroan memerlukan sumber pertumbuhan baru ke depan yaitu segmen usaha ultra mikro. Sehingga perseroan dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, tak terkecuali pelaku usaha ultra mikro dan UMKM,” katanya menegaskan.
Seperti diketahui, BRI mendapatkan persetujuan rights issue dengan mekanisme PMHMETD, dari mayoritas pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli lalu. Dalam aksi korporasi ini, BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28,6 miliar saham baru.
Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP Nomor 73 Tahun 2021. Seluruh saham Seri B milik Pemerintah dalam Pegadaian dan PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.
Dana segar yang diraup dari publik melalui rights issue diperkirakan mencapai Rp41 triliun. Namun bila ditotal dengan nilai inbreng, optimalisasi aksi korporasi BRI diperkirakan bernilai sekitar Rp96 triliun. Dana hasil dari aksi korporasi itu di antaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding BUMN UMi bersama kedua BUMN tersebut.
Karena itu Sunarso berharap minority shareholder dapat menunaikan haknya dalam aksi rights issue tersebut karena prospeknya sangat baik. Bahkan dia merinci proyeksi bisnis perseroan, jika rights issue terserap optimal maka lima tahun ke depan pertumbuhan kredit dalam ekosistem usaha UMi akan tumbuh rata-rata 14 persen per tahun.
Namun jika investor publik mengeksekusi rights-nya hanya 50 persen saja pertumbuhan kredit perseroan rata-rata 10,7 persen per tahun untuk lima tahun ke depan. Manajemen BRI pun menjanjikan akan menjaga dividen payout ratio tidak kurang dari 50 persen. Jika tidak diambil, maka saham akan terdilusi sekitar 18 persen.
Adapun jumlah dana hasil inbreng yang akan diperoleh perseroan sehubungan dengan aksi korporasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp95,92 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan tujuan dari transaksi ini adalah memperkuat pertumbuhan bisnis perseroan di masa yang akan datang melalui pembentukan dan penguatan ekosistem ultra mikro. Hal itu ditempuh dengan menambah portofolio perusahaan anak yang selama ini bergerak dan berkinerja baik di segmen usaha ultra mikro, yaitu Pegadaian dan PNM.
“Perseroan memerlukan sumber pertumbuhan baru ke depan yaitu segmen usaha ultra mikro. Sehingga perseroan dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, tak terkecuali pelaku usaha ultra mikro dan UMKM,” katanya menegaskan.
Seperti diketahui, BRI mendapatkan persetujuan rights issue dengan mekanisme PMHMETD, dari mayoritas pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli lalu. Dalam aksi korporasi ini, BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28,6 miliar saham baru.
Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP Nomor 73 Tahun 2021. Seluruh saham Seri B milik Pemerintah dalam Pegadaian dan PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.
Dana segar yang diraup dari publik melalui rights issue diperkirakan mencapai Rp41 triliun. Namun bila ditotal dengan nilai inbreng, optimalisasi aksi korporasi BRI diperkirakan bernilai sekitar Rp96 triliun. Dana hasil dari aksi korporasi itu di antaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding BUMN UMi bersama kedua BUMN tersebut.
Karena itu Sunarso berharap minority shareholder dapat menunaikan haknya dalam aksi rights issue tersebut karena prospeknya sangat baik. Bahkan dia merinci proyeksi bisnis perseroan, jika rights issue terserap optimal maka lima tahun ke depan pertumbuhan kredit dalam ekosistem usaha UMi akan tumbuh rata-rata 14 persen per tahun.
Namun jika investor publik mengeksekusi rights-nya hanya 50 persen saja pertumbuhan kredit perseroan rata-rata 10,7 persen per tahun untuk lima tahun ke depan. Manajemen BRI pun menjanjikan akan menjaga dividen payout ratio tidak kurang dari 50 persen. Jika tidak diambil, maka saham akan terdilusi sekitar 18 persen.
tulis komentar anda