Alokasi Dana PMN Harus Dioptimalkan

Pada kesempatan terpisah, Erick juga meminta manajemen perusahaan BUMN terus meningkatkan bisnisnya agar secara maksimal guna mendukung pendapatan negara, meski di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, perseroan paling tidak diminta agar mampu meningkatkan kontribusinya dibandingkan tahun-tahun lalu.

"Tentu, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kontribusi BUMN kepada negara tidak boleh turun," ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, ujar Erick, pemegang saham juga memastikan rantai pasok dan ekosistem perusahaan tetap terjaga agar bisa efisiensi dan sehat. Harapan ini menjadi indikator di mana BUMN bisa bersaing dalam iklim pasar yang terbuka di kancah global.

Merespons alokasi dana PMN ke sejumlah badan usaha pemerintah, Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengatakan, bahwa selama ini Komisi VI menegaskan bahwa PMN bagi BUMN harus dipastikan bisa dijalankan dalam program penugasan pemerintah dan capaian jangka panjang.

Dia menambahkan, selain harus jelas peruntukannya, PMN juga harus dapat mendorong pihak eksekutif untuk menunjukkan apa saja program perusahaan-perusahaan yang dibiayai lewat PMN.

“(Misalnya) salah satu yang saya usulkan adalah ketika nanti jalan tol sudah jadi, di samping (selain) rest area itu adalah menentukan siapa investor yang membuat mal di sekitar jalan itu, karena kan kalau ke mal melewati jalan itu," ujar Marwan saat dihubungi KORAN SINDO, di Jakarta, Minggu (12/9) malam.

Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Agraria DPP PKB ini mengungkapkan, Komisi VI akan tetap dan pasti melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara ketat dan terus menerus agar PMN yang telah dikucurkan dan dipakai BUMN-BUMN tepat sasaran dan sesuai dengan rencana dan program yang disusun sebelumnya.

"Kita mendukung PMN untuk BUMN, tapi ya memang harus jelas sesuai yang sudah dipresentasikan (di Komisi VI) dan tepat sasaran," ujar Marwan.

Dia menuturkan, dalam pemanfaatan PMN oleh BUMN harus disertai dengan pelaksanaan restrukturisasi lini bisnis serta pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan hingga penyehatan keuangan perusahaan. Pasalnya jika restrukturisasi tidak dilakukan, maka BUMN tidak akan bangkit dan tidak akan ada efek bagus bagi perekonomian nasional.