Indonesia Jadi Presidensi G20, BI Ingin Perkuat Kerja Sama Pembayaran Digital
Rabu, 15 September 2021 - 07:43 WIB
Lewat G20 BI ingin memperkuat kerja sama pembayaran digital. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, dalam presidensi G20 yang dipegang Indonesia satu tahun ke depan, Bank Indonesia (BI) akan menguatkan kerja sama dalam hal sistem pembayaran digital .
Ada tiga faktor yang perlu dibahas terkait kerja sama ini. Pertama adalah CBDC (Central Bank Digital Currency) yang akan menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Kedua adalah agar CBDC tetap mendukung tugas-tugas bank sentral, seperti moneter, di sektor keuangan, sistem pembayaran, dan dapat melayani ekonomi.
Kemudian yang ketiga adalah CBDC juga dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan sehingga setiap orang bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan itu sendiri.
"Karenanya ini akan kita dorong atau yang sering kita sebut cross border payment, agar ke depan sistem pembayaran secara luas bisa mengatasi berbagai permasalahan," ujar Perry pada Konferensi Pers Presidensi Indonesia di G-20 secara daring, Selasa (14/9/2021).
Harapannya CBDC bisa menurunkan biaya, bisa mempercepat, memperluas akses, serta praktik-praktik pasar yang baik. Digitalisasi sistem pembayaran juga mendukung percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Presidensi G20 akan dipegang oleh Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Dengan itu Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.
Ada tiga faktor yang perlu dibahas terkait kerja sama ini. Pertama adalah CBDC (Central Bank Digital Currency) yang akan menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Kedua adalah agar CBDC tetap mendukung tugas-tugas bank sentral, seperti moneter, di sektor keuangan, sistem pembayaran, dan dapat melayani ekonomi.
Kemudian yang ketiga adalah CBDC juga dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan sehingga setiap orang bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan itu sendiri.
"Karenanya ini akan kita dorong atau yang sering kita sebut cross border payment, agar ke depan sistem pembayaran secara luas bisa mengatasi berbagai permasalahan," ujar Perry pada Konferensi Pers Presidensi Indonesia di G-20 secara daring, Selasa (14/9/2021).
Harapannya CBDC bisa menurunkan biaya, bisa mempercepat, memperluas akses, serta praktik-praktik pasar yang baik. Digitalisasi sistem pembayaran juga mendukung percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Presidensi G20 akan dipegang oleh Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Dengan itu Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.
(uka)
tulis komentar anda