Tahun 2045, 230 Juta Penduduk Akan Tinggal Berjubel di Perkotaan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:46 WIB
Kota-kota baru akan selalu dipadati penduduk. Foto/AliMasduki/SINDOnews
JAKARTA - Tujuan pemerintah untuk pengadaan rumah yang inklusif masih menemukan tantangan berat untuk mewujudkannya. Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono , mengatakan tantangan tersebut seperti masih rendahnya presentase KPR (kredit perumahan rakyat) terhadap PDB.
"Dibanding dengan negara lain, (kita) hanya sekitar 2,9%," ujarnya saat membuka acara Indonesia Housing Forum secara virtual, Kamis (14/10/2021).
Menteri Basuki mengatakan, penjalaran kota atau urban sprawl masih membutuhkan solusi untuk peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan. Kota-kota akan menjadi tempat tinggal yang diminati.
"Mengingat pada tahun 2045 diprediksi sebanyak 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan," sambungnya.
Hal tersebut meningkat dari 56% menjadi 70% dari total populasi. Menteri PUPR optimistis bahwa ubanisasi ini kedepan menjadi peluang kesejahteraan masyarakat.
"Apabila dapat direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas, dan disediakan anggaran yang cukup," tambahnya.
Selanjutnya Menteri Basuki mengatakan, faktor yang juga masih menjadi kendala adalah masih banyaknya rumah yang tidak layak huni dan backlog perumahan.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dari semula 56% menjadi 70%," tuturnya.
"Dibanding dengan negara lain, (kita) hanya sekitar 2,9%," ujarnya saat membuka acara Indonesia Housing Forum secara virtual, Kamis (14/10/2021).
Menteri Basuki mengatakan, penjalaran kota atau urban sprawl masih membutuhkan solusi untuk peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan. Kota-kota akan menjadi tempat tinggal yang diminati.
"Mengingat pada tahun 2045 diprediksi sebanyak 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan," sambungnya.
Hal tersebut meningkat dari 56% menjadi 70% dari total populasi. Menteri PUPR optimistis bahwa ubanisasi ini kedepan menjadi peluang kesejahteraan masyarakat.
"Apabila dapat direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas, dan disediakan anggaran yang cukup," tambahnya.
Selanjutnya Menteri Basuki mengatakan, faktor yang juga masih menjadi kendala adalah masih banyaknya rumah yang tidak layak huni dan backlog perumahan.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dari semula 56% menjadi 70%," tuturnya.
(uka)
tulis komentar anda