Aturan Naik Pesawat Berubah-ubah Dipertanyakan, Pemerintah Tak Punya Kajian?
Senin, 01 November 2021 - 21:37 WIB
"Sebelum aturan dirilis belum ada kajian yang transparan dan mendalam soal implikasi kewajiban PCR. Semoga kebijakan yang umurnya pendek tidak terulang lagi. Ketika masyarakat dan pelaku usaha protes, kebijakan baru diubah," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (1/11/2021).
Menurut Bhima, perubahan ini berdampak pada maskapai penerbangan serta wisatawan seperti penundaan ekspansi usaha hingga pembatalan pemesanan tiket.
"Padahal selama PCR diwajibkan untuk penerbangan, ada banyak yang menunda rencana ekspansi usaha. Selain itu, banyak juga wisatawan yang melakukan pembatalan booking hotel dan lain-lain," terangnya.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kemenkes Transparan Soal Harga Tes PCR
Bhima berpendapat, jika tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah atas penetapan aturan PCR yang terkesan terburu-buru mengubah kebijakan, ini akan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Dia memandang, akan ada beragam asumsi yang muncul merespons perubahan tersebut.
Menurut Bhima, perubahan ini berdampak pada maskapai penerbangan serta wisatawan seperti penundaan ekspansi usaha hingga pembatalan pemesanan tiket.
"Padahal selama PCR diwajibkan untuk penerbangan, ada banyak yang menunda rencana ekspansi usaha. Selain itu, banyak juga wisatawan yang melakukan pembatalan booking hotel dan lain-lain," terangnya.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kemenkes Transparan Soal Harga Tes PCR
Bhima berpendapat, jika tidak ada klarifikasi dari pihak pemerintah atas penetapan aturan PCR yang terkesan terburu-buru mengubah kebijakan, ini akan menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Dia memandang, akan ada beragam asumsi yang muncul merespons perubahan tersebut.
Lihat Juga :