Terungkap Kendala Pembangunan Smelter di Indonesia
Rabu, 10 November 2021 - 13:10 WIB
Terungkap beberapa kendala yang dialami sejumlah perusahaan dalam pembangunan smelter di Indonesia. Setidaknya ada puluhan perusahaan tambang yang mengalaminya. Foto/Dok
JAKARTA - Terungkap beberapa kendala yang dialami sejumlah perusahaan dalam pembangunan smelter di Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi meliputi perizinan, lahan, pendanaan, pasokan energi, dan isu lainnya.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada lima perusahaan yang mengalami kendala perizinan terkait Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan lainnya.
"Setidaknya ada 5 perusahaan yang kami identifikasi mengalami kendala izin ," ujar Ridwan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/11/2021).
Selanjutnya, ada 4 perusahaan yang terkendala lahan terkait pembebasan lahan dan rencana tata ruang dan wilayah.
Terkait pendanaan, lanjut Ridwan, ada 12 perusahaan yang terkendala pembiayaan pembangunan smelter. Dari 12 perusahaan tersebut, 8 di antaranya merupakan perusahaan smelter nikel. Adapun dana pembangunan yang dibutuhkan berkisar USD4,5 miliar.
"Masalah pendanaan ini salah satu yang ingin kami laporan nanti bagaimana kondisi di lapangan setelah upaya-upaya yang kami lakukan. Setidaknya ada 12 perusahaan yang mengalami kendala pendanaan," ungkapnya.
Kendala lain yang juga dialami perusahaan adalah pasokan energi terkait penyediaan listrik dan kesepakatan harga. Ada 7 perusahaan yang tercatat mengalami kendala listrik. Isu lain terkait kondisi pandemi Covid-19 seperti mobilisasi kedatangan alat, kedatangan tenaga kerja asing, teknologi, dan lainnya. Setidaknya ada 16 perusahaan yang terkendala.
"Kementerian ESDM terus berupaya untuk melakukan solusi khususnya dukungan terhadap perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Kami juga bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian di mana smelter yang menjadi proyek strategis nasional bisa lebih cepat diselesaikan," kata Ridwan.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Ridwan Djamaluddin mengatakan, ada lima perusahaan yang mengalami kendala perizinan terkait Hak Guna Bangunan (HGB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan lainnya.
"Setidaknya ada 5 perusahaan yang kami identifikasi mengalami kendala izin ," ujar Ridwan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/11/2021).
Selanjutnya, ada 4 perusahaan yang terkendala lahan terkait pembebasan lahan dan rencana tata ruang dan wilayah.
Terkait pendanaan, lanjut Ridwan, ada 12 perusahaan yang terkendala pembiayaan pembangunan smelter. Dari 12 perusahaan tersebut, 8 di antaranya merupakan perusahaan smelter nikel. Adapun dana pembangunan yang dibutuhkan berkisar USD4,5 miliar.
"Masalah pendanaan ini salah satu yang ingin kami laporan nanti bagaimana kondisi di lapangan setelah upaya-upaya yang kami lakukan. Setidaknya ada 12 perusahaan yang mengalami kendala pendanaan," ungkapnya.
Kendala lain yang juga dialami perusahaan adalah pasokan energi terkait penyediaan listrik dan kesepakatan harga. Ada 7 perusahaan yang tercatat mengalami kendala listrik. Isu lain terkait kondisi pandemi Covid-19 seperti mobilisasi kedatangan alat, kedatangan tenaga kerja asing, teknologi, dan lainnya. Setidaknya ada 16 perusahaan yang terkendala.
"Kementerian ESDM terus berupaya untuk melakukan solusi khususnya dukungan terhadap perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Kami juga bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian di mana smelter yang menjadi proyek strategis nasional bisa lebih cepat diselesaikan," kata Ridwan.
(akr)
tulis komentar anda