PT SMI Diharapkan Ikut Berperan Kembangkan Infrastruktur Kesehatan
Senin, 15 November 2021 - 13:59 WIB
“Bagi kami di Kemenkeu, PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) memiliki peran penting untuk mengedepankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam implementasinya. Oleh karena itu, memang tugas dari PT SMI adalah bagaimana dalam proyeknya bisa mendorong pemerintah daerah dan pihak lain menerapkan ekonomi berkelanjutan,” kata Rionald.
(Baca juga:8 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba, Kemenkes: Pemerintah Optimalkan Percepatan Vaksinasi)
Pada kegiatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan harapan serupa. Menkeu ingin agar PT SMI yang berstatus sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dapat melahirkan berbagai program guna mendukung fokus pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi dampak pandemi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Menkeu menjelaskan, ahli kesehatan dunia berpendapat bahwa pandemi Covid-19 mungkin bukan jadi yang terakhir. Untuk itu, setiap negara sebaiknya memiliki persiapan antisipasi dalam penanganan, salah satunya dengan menerapkan sistem kesehatan yang handal. Sehingga nantinya, pandemi tidak akan memberi dampak terlalu besar bagi sektor kesehatan dan perekonomian.
Menkeu menambahkan, hal itu menjadi alasan menugaskan PT SMI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kemenkeu untuk turut serta membangun sistem kesehatan di dalam negeri. Tak hanya lewat pembiayaan pada infrastruktur kesehatan atau berbasis proyek, namun juga dalam pembiayaan berbasis program atau kebijakan.
(Baca juga:Pasien COVID-19 di Gresik Meningkat, Pembangunan Rumah Sakit Darurat Dikebut)
Selain itu, untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), PT SMI juga dinilai dapat terlibat dalam pembiayaan berbasis program pada sektor pembangunan berkelanjutan, salah satunya Energi Baru Terbarukan (renewable energy).
Menkeu mengakui, rencana itu memang cukup ambisius, baik dari sisi target maupun biaya. Karena itu, visi mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mencapai target pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim (climate change) membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Area ini yang saya minta PT SMI tidak hanya fokus pikirkan project base, walaupun ini tetap penting, (renewable energy) akan menjadi hal yang penting dan berkembang. PT SMI adalah SMV tidak hanya project base tapi juga masuk dalam program. Artinya tekuni juga dari sisi policy design,” ungkapnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan estimasi biaya mitigasi climate change memang tidak sedikit. Dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC sebesar Rp3.779 triliun hingga 2030.
(Baca juga:8 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba, Kemenkes: Pemerintah Optimalkan Percepatan Vaksinasi)
Pada kegiatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan harapan serupa. Menkeu ingin agar PT SMI yang berstatus sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dapat melahirkan berbagai program guna mendukung fokus pemerintah dalam menangani dan mengantisipasi dampak pandemi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Menkeu menjelaskan, ahli kesehatan dunia berpendapat bahwa pandemi Covid-19 mungkin bukan jadi yang terakhir. Untuk itu, setiap negara sebaiknya memiliki persiapan antisipasi dalam penanganan, salah satunya dengan menerapkan sistem kesehatan yang handal. Sehingga nantinya, pandemi tidak akan memberi dampak terlalu besar bagi sektor kesehatan dan perekonomian.
Menkeu menambahkan, hal itu menjadi alasan menugaskan PT SMI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kemenkeu untuk turut serta membangun sistem kesehatan di dalam negeri. Tak hanya lewat pembiayaan pada infrastruktur kesehatan atau berbasis proyek, namun juga dalam pembiayaan berbasis program atau kebijakan.
(Baca juga:Pasien COVID-19 di Gresik Meningkat, Pembangunan Rumah Sakit Darurat Dikebut)
Selain itu, untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), PT SMI juga dinilai dapat terlibat dalam pembiayaan berbasis program pada sektor pembangunan berkelanjutan, salah satunya Energi Baru Terbarukan (renewable energy).
Menkeu mengakui, rencana itu memang cukup ambisius, baik dari sisi target maupun biaya. Karena itu, visi mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) demi mencapai target pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim (climate change) membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Area ini yang saya minta PT SMI tidak hanya fokus pikirkan project base, walaupun ini tetap penting, (renewable energy) akan menjadi hal yang penting dan berkembang. PT SMI adalah SMV tidak hanya project base tapi juga masuk dalam program. Artinya tekuni juga dari sisi policy design,” ungkapnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan estimasi biaya mitigasi climate change memang tidak sedikit. Dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) 2020, biaya mitigasi perubahan iklim untuk mencapai NDC sebesar Rp3.779 triliun hingga 2030.
tulis komentar anda