Erick Thohir Buka-bukaan Soal Korupsi di Dana Pensiun BUMN
Kamis, 02 Desember 2021 - 19:23 WIB
Di hadapan Komisi VI Erick Thohir buka-bukaan soal korupsi di dapen BUMN. Foto/ArifJulianto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengakui dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah menjadi sarang korupsi . Hal itu diungkap Erick kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja, Kamis (2/12/2021).
Erick mengungkap, banyak tagihan yang belum dibayarkan oleh dapen BUMN karena adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun begitu, Erick enggan merinci lebih jauh perihal masalah tersebut.
"Terlalu banyak dapen jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan," ujar Erick.
Kementerian BUMN, kata Erick, terus mengawal pelaksanaan dapen perusahaan. Salah satunya, mengonsolidasikan seluruh dana pensiun milik BUMN yang ditargetkan pada 2022 mendatang.
"Dapen BUMN terus terang akan dirapikan pada 2022. Karena keuangannya tidak sehat kami mengerti, tapi kalau karena dimainkan investasinya atau membuat produk-produk baru yang akhirnya high leverage dan menjadi macet, ini yang kami konsolidasikan," katanya.
Erick memandang, dapen BUMN harus diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan. Saat ini, pihaknya tidak banyak mengambil tindakan lebih karena dapen diatur secara regulasi. Dia pun meminta dukungan terhadap DPR agar usulan pihaknya bisa diproses.
"Dalam undang-undang, pengelola dapen mendapat kekuasaan penuh, sementara pendiri dapen harus top up kalau ada kekurangan. Jadi enak menjadi pengelola," turur dia.
Erick mengungkap, banyak tagihan yang belum dibayarkan oleh dapen BUMN karena adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun begitu, Erick enggan merinci lebih jauh perihal masalah tersebut.
"Terlalu banyak dapen jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan," ujar Erick.
Kementerian BUMN, kata Erick, terus mengawal pelaksanaan dapen perusahaan. Salah satunya, mengonsolidasikan seluruh dana pensiun milik BUMN yang ditargetkan pada 2022 mendatang.
"Dapen BUMN terus terang akan dirapikan pada 2022. Karena keuangannya tidak sehat kami mengerti, tapi kalau karena dimainkan investasinya atau membuat produk-produk baru yang akhirnya high leverage dan menjadi macet, ini yang kami konsolidasikan," katanya.
Erick memandang, dapen BUMN harus diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan. Saat ini, pihaknya tidak banyak mengambil tindakan lebih karena dapen diatur secara regulasi. Dia pun meminta dukungan terhadap DPR agar usulan pihaknya bisa diproses.
"Dalam undang-undang, pengelola dapen mendapat kekuasaan penuh, sementara pendiri dapen harus top up kalau ada kekurangan. Jadi enak menjadi pengelola," turur dia.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda