PBB Luncurkan Program Baru untuk Pacu Investasi SDGs di Indonesia
Jum'at, 03 Desember 2021 - 20:52 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman percaya program ini akan meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mendorong lebih banyak aktor untuk juga mengambil bagian dalam me-reorientasi investasi dan upaya untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(Baca juga:Pimpin Pencapaian SDGs, PLN Group Borong 7 Penghargaan di Ajang ISDA 2021)
“Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030,” kata Luky.
Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyatakan sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs.
Sebagai lembaga utama PBB, UNDP berkomitmen menjadi bagian dari kolaborasi multi-pihak ini yang dapat membuka peluang pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.
Acara peluncuran tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan multi-pihak untuk mengatasi tantangan investasi SDGs. Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu, Deni Ridwan menggarisbawahi perlunya penambahan modal untuk pembiayaan SDGs, terutama di tengah pandemi Covid-19.
Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar USD9,7 juta dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.
Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta Euro. Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.
(Baca juga:Pimpin Pencapaian SDGs, PLN Group Borong 7 Penghargaan di Ajang ISDA 2021)
“Langkah kolaboratif dan strategis ini juga menyoroti pendekatan Indonesia yang inovatif dan berorientasi ke depan dalam mengumpulkan pendanaan baru untuk proyek-proyek TPB, memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam 9 tahun terakhir menuju 2030,” kata Luky.
Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyatakan sektor publik dan swasta termasuk lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat madani memiliki peran penting untuk menutup kesenjangan pembiayaan SDGs.
Sebagai lembaga utama PBB, UNDP berkomitmen menjadi bagian dari kolaborasi multi-pihak ini yang dapat membuka peluang pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.
Acara peluncuran tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan multi-pihak untuk mengatasi tantangan investasi SDGs. Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu, Deni Ridwan menggarisbawahi perlunya penambahan modal untuk pembiayaan SDGs, terutama di tengah pandemi Covid-19.
Program ASSIST dimulai pada April 2021 setelah pengajuan proposal yang dipimpin oleh UNDP ke UN Joint SDG Fund berhasil mendapat persetujuan. Indonesia adalah salah satu dari empat negara yang menerima total pendanaan sebesar USD9,7 juta dari 155 proposal dari lebih dari 100 negara.
Dengan dukungan Program ASSIST, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan surat utang negara bertema SDGs (SDG Bond) yang pertama di Asia Tenggara sebesar 500 juta Euro. Program ini akan terus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.
(dar)
tulis komentar anda