BPK Ungkap 14.501 Permasalahan Keuangan Negara Senilai Rp8,37 Triliun
Selasa, 07 Desember 2021 - 12:56 WIB
BPK mengungkap sebanyak 14.501 permasalahan terkait keuangan negara senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I 2021. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) mengungkap sebanyak 14.501 permasalahan terkait keuangan negara senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I 2021.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, permasalahan tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun. Selanjutnya, 372 permasalahan ketidak efektifan senilai Rp113,13 miliar.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Garuda Indonesia, BPK Diminta Audit Forensik Pengadaan Pesawat
"Atas permasalahan tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan pada saat pemeriksaan sebesar Rp967,08 miliar (11,7%) di antaranya Rp656,46 miliar merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan Badan lainnya. Selain itu, terdapat 2.738 permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi," papar Agung dalam keterangan resmi, Selasa (7/12/2021).
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, permasalahan tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun. Selanjutnya, 372 permasalahan ketidak efektifan senilai Rp113,13 miliar.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Garuda Indonesia, BPK Diminta Audit Forensik Pengadaan Pesawat
"Atas permasalahan tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan pada saat pemeriksaan sebesar Rp967,08 miliar (11,7%) di antaranya Rp656,46 miliar merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan Badan lainnya. Selain itu, terdapat 2.738 permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi," papar Agung dalam keterangan resmi, Selasa (7/12/2021).
Lihat Juga :