E-commerce Penuh Barang Impor Murah dari China, UKM Lokal Kalah Saing
Kamis, 09 Desember 2021 - 15:25 WIB
Apindo menyebut barang impor murah dari China mendominasi e-commerce lokal menyisihkan produk UKM/IKM nasional. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pelaku usaha kecil dan menengah ( UKM ) dan industri kecil menengah (IKM) mengeluhkan banyaknya barang-barang impor, terutama dari China, yang mendominasi e-commerce nasional.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, harga barang-barang impor tersebut dijual dengan sangat murah (dumping) sehingga dengan mudah menguasai e-commerce nasional.
"Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok, itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah," ujar Hariyadi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Padahal, kata Hariyadi, pemerintah sudah membuat kebijakan penetapan bea masuk sebesar 7,5% untuk barang dengan nilai di atas USD75. Namun, penerapan kebijakan itu belum mampu menekan peredaran barang impor murah tersebut.
Karena itu, Hariyadi meminta pemerintah menindak tegas pelaku dumping. Pasalnya, aksi mereka sangat merugikan pelaku UKM dan IKM nasional.
"Jangan sampai terjadi unfair trade, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan ada sampai yang melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah padahal harusnya tidak seperti itu," tegas Hariyadi.
Lebih lanjut, selain lebih tegas menindak maraknya barang murah asal China ini, Hariyadi juga meminta agar pemerintah mendukung UKM dan IKM untuk masuk ke ranah digital. Langkah itu bisa dilakukan mulai dari koordinasi dengan swasta untuk pengembangan digital, hingga perluasan penyediaan elektronik dari pemerintah. "Misalnya akses untuk pembayaran elektronik, akses untuk pasar ini juga perlu didukung," sebut Hariyadi.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, harga barang-barang impor tersebut dijual dengan sangat murah (dumping) sehingga dengan mudah menguasai e-commerce nasional.
"Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok, itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah," ujar Hariyadi dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (9/12/2021).
Padahal, kata Hariyadi, pemerintah sudah membuat kebijakan penetapan bea masuk sebesar 7,5% untuk barang dengan nilai di atas USD75. Namun, penerapan kebijakan itu belum mampu menekan peredaran barang impor murah tersebut.
Karena itu, Hariyadi meminta pemerintah menindak tegas pelaku dumping. Pasalnya, aksi mereka sangat merugikan pelaku UKM dan IKM nasional.
"Jangan sampai terjadi unfair trade, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan ada sampai yang melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah padahal harusnya tidak seperti itu," tegas Hariyadi.
Lebih lanjut, selain lebih tegas menindak maraknya barang murah asal China ini, Hariyadi juga meminta agar pemerintah mendukung UKM dan IKM untuk masuk ke ranah digital. Langkah itu bisa dilakukan mulai dari koordinasi dengan swasta untuk pengembangan digital, hingga perluasan penyediaan elektronik dari pemerintah. "Misalnya akses untuk pembayaran elektronik, akses untuk pasar ini juga perlu didukung," sebut Hariyadi.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda