Tingkatkan Ketahanan Pangan Melalui Resi Gudang, Ini Upaya yang Perlu Dilakukan
Kamis, 16 Desember 2021 - 11:29 WIB
Resi bisa menjadi bagian untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dari sisi rantai pasok. FOTO/dok.KBI
JAKARTA - Resi gudang yang telah berjalan lebih dari 15 tahun di Indonesia saat ini banyak dilihat dari aspek kesejahtaraan untuk para petani dan pemilik komoditas. Namun instrumen ini juga bisa menjadi bagian untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dari sisi rantai pasok (supplay chain).
Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) mengatakan, bicara resi gudang dalam konteks ketahanan pangan, tentunya bahwa instrumen ini dapat membantu dari aspek produksi berupa pembiayaan dan juga aspek penjagaan harga untuk menekan laju inflasi.
"Hal ini karena hasil pertanian adalah salah satu produk yang tergantung pada kondisi alam dan musim, dan tanaman pangan membutuhkan masa sekitar 3-4 bulan sekali panen," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).
Dia mengatakan, pada saat panen raya jumlah produk melimpah sehingga harga turun sebaliknya pada masa tanam dan produksi, hal ini menyebabkan harga fluktuatif. Salah satu alternatif dalam mengatasi ini adalah dengan menyiapkan saluran distribusi yang menjaga ketersediaan barang sekaligus meredam fluktuasi harga agar tidak merugikan baik petani maupun konsumen, dan itu bisa dengan melalui sistem resi gudang.
"Perlu upaya bersama dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan juga media perlu melakukan kolaborasi untuk mengoptimalkan sistem resi gudang ini dalam mendukung ketahanan pangan," kata dia.
Adapun sejumlah upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang SRG, tujuan, aktivitas serta upaya yang dilakukannya termasuk dalam hal bantuan pembiayaan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menggandeng akademisi dan media.
Kedua, meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan akses pembiayaan kepada pihak petani dan pelaku usaha pertanian agar tidak terjebak pada pembiayaan illegal dan ketiga, bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang pemasaran agar mampu menyalurkan barang kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangka.
"Keempat, melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah khususnya dalam penjaminan pinjaman (government guarantee) terhadap petani dan UMKM terkait," kata Izza.
Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) mengatakan, bicara resi gudang dalam konteks ketahanan pangan, tentunya bahwa instrumen ini dapat membantu dari aspek produksi berupa pembiayaan dan juga aspek penjagaan harga untuk menekan laju inflasi.
"Hal ini karena hasil pertanian adalah salah satu produk yang tergantung pada kondisi alam dan musim, dan tanaman pangan membutuhkan masa sekitar 3-4 bulan sekali panen," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).
Baca Juga
Dia mengatakan, pada saat panen raya jumlah produk melimpah sehingga harga turun sebaliknya pada masa tanam dan produksi, hal ini menyebabkan harga fluktuatif. Salah satu alternatif dalam mengatasi ini adalah dengan menyiapkan saluran distribusi yang menjaga ketersediaan barang sekaligus meredam fluktuasi harga agar tidak merugikan baik petani maupun konsumen, dan itu bisa dengan melalui sistem resi gudang.
"Perlu upaya bersama dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan juga media perlu melakukan kolaborasi untuk mengoptimalkan sistem resi gudang ini dalam mendukung ketahanan pangan," kata dia.
Adapun sejumlah upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang SRG, tujuan, aktivitas serta upaya yang dilakukannya termasuk dalam hal bantuan pembiayaan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menggandeng akademisi dan media.
Kedua, meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan akses pembiayaan kepada pihak petani dan pelaku usaha pertanian agar tidak terjebak pada pembiayaan illegal dan ketiga, bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang pemasaran agar mampu menyalurkan barang kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangka.
"Keempat, melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah khususnya dalam penjaminan pinjaman (government guarantee) terhadap petani dan UMKM terkait," kata Izza.
Lihat Juga :
tulis komentar anda