Bakal Pangkas 40 Persen ASN, Tahun Ini Pemerintah hanya Rekrut PPPK
Senin, 17 Januari 2022 - 20:54 WIB
Tahun ini pemerintah hanya membuka rekrutan PPPK. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan melakukan rekrutmen ASN tahun ini. Rekrutmen ASN akan difokuskan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Untuk sementara rekrutmen TA 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan,” katanya, Senin (17/1/2022).
Dia mengatakan keputusan itu diambil karena saat ini pemerintah tengah melakukan transformasi digital menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jadi perlu dikaji secara menyeluruh dampaknya kepada kebutuhan ASN di semua instansi pemerintah.
Apalagi menurutnya jabatan pelaksanaan akan berkurang dengan adanya transformasi digital tersebut.
“Kondisi saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana yang diperkirakan 30-40% akan berkurang kebutuhannya seiring dengan progres transformasi digital yang dicanangkan pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menilai perlu peningkatan kapasitas agar pegawai yang ada mampu melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di masa mendatang.
“Perlu dipersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan re-skilling mereka agar mampu melaksanakan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan ke depan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, PPPK merupakan ASN yang dikontrak pemerintah secara berkala. Sedangkan PNS adalah pegawai tetap pemerintah.
“Untuk sementara rekrutmen TA 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan,” katanya, Senin (17/1/2022).
Dia mengatakan keputusan itu diambil karena saat ini pemerintah tengah melakukan transformasi digital menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jadi perlu dikaji secara menyeluruh dampaknya kepada kebutuhan ASN di semua instansi pemerintah.
Apalagi menurutnya jabatan pelaksanaan akan berkurang dengan adanya transformasi digital tersebut.
“Kondisi saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana yang diperkirakan 30-40% akan berkurang kebutuhannya seiring dengan progres transformasi digital yang dicanangkan pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menilai perlu peningkatan kapasitas agar pegawai yang ada mampu melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di masa mendatang.
“Perlu dipersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan re-skilling mereka agar mampu melaksanakan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan ke depan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, PPPK merupakan ASN yang dikontrak pemerintah secara berkala. Sedangkan PNS adalah pegawai tetap pemerintah.
(uka)
tulis komentar anda