Larangan Mudik, Kemenhub Denda Rp100 Juta Bagi yang Melanggar
Kamis, 23 April 2020 - 21:49 WIB
Gedung Kementerian Perhubungan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menetapkan sanksi berupa denda administratif dan ancaman hukuman penjara bagi masyarakat yang melanggar aturan pelarangan mudik. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Perhubungan Umar Aris mengatakan ancaman sanksi yang berlaku dalam undang-undang tersebut sebesar Rp100 juta dan hukuman 1 tahun kurungan.
"Bagaimana perwujudan sanksinya nanti, akan diserahkan kepada Korlantas Polri. Sanksi tersebut nantinya juga bisa berupa hukuman tilang," ujar Umar di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Dia memastikan sanksi ini akan diberikan secara bertahap, yakni mulai 7 Mei hingga masa berakhirnya aturan pelarangan mudik berlaku. Untuk tahap awal, yakni mulai aturan pelarangan mudik diberlakukan pada 24 April hingga 7 Mei, masyarakat yang masih melanggar hanya akan diminta berbalik arah.
"Jadi masih kami lakukan pendekatan persuasif untuk tahap awal," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mengatakan larangan mudik ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, termasuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang.
"Misalnya angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor," pungkasnya.
Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Perhubungan Umar Aris mengatakan ancaman sanksi yang berlaku dalam undang-undang tersebut sebesar Rp100 juta dan hukuman 1 tahun kurungan.
"Bagaimana perwujudan sanksinya nanti, akan diserahkan kepada Korlantas Polri. Sanksi tersebut nantinya juga bisa berupa hukuman tilang," ujar Umar di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Dia memastikan sanksi ini akan diberikan secara bertahap, yakni mulai 7 Mei hingga masa berakhirnya aturan pelarangan mudik berlaku. Untuk tahap awal, yakni mulai aturan pelarangan mudik diberlakukan pada 24 April hingga 7 Mei, masyarakat yang masih melanggar hanya akan diminta berbalik arah.
"Jadi masih kami lakukan pendekatan persuasif untuk tahap awal," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mengatakan larangan mudik ini berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, termasuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang.
"Misalnya angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor," pungkasnya.
(bon)
tulis komentar anda