Garis Komando TNI dan POLRI Dibutuhkan Guna Menata Perusahaan BUMN
Senin, 15 Juni 2020 - 18:24 WIB
"Mungkin Menteri BUMN melihat garis komando saat ini dibutuhkan untuk menata perusahaan pelat merah. Sehingga instruksi dan arah yang diinginkan oleh negara dapat tercapai. Itu pola kerja TNI dan POLRI yang mungkin saat ini dibutuhkan di BUMN. Memang penunjukkan tersebut akan menjadi kontroversi jika melihat UU TNI dan POLRI," terang Eddy.
Jika memang keberadaan anggota TNI dan POLRI tersebut memberikan manfaat yang baik bagi perubahaan BUMN, menurut Eddy, polemik tersebut harus segera dihentikan. Agar pembenahan BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir dapat berjalan dengan baik.
Eddy mengusulkan agar para anggota TNI dan POLRI yang menduduki jabatan di perusahaan BUMN dapat non aktif untuk sementara waktu. Eddy mengakui bahwa masyarakat masih trauma tentang keberadaan TNI dan POLRI di birokrasi seperti di masa Orde Baru.
"Namun saat ini TNI dan POLRI kan sudah berubah. Saat ini keberadaan anggota TNI dan POLRI sangat dibutuhkan untuk menata kembali dan menjaga perusahaan BUMN," pungkasnya.
Jika memang keberadaan anggota TNI dan POLRI tersebut memberikan manfaat yang baik bagi perubahaan BUMN, menurut Eddy, polemik tersebut harus segera dihentikan. Agar pembenahan BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir dapat berjalan dengan baik.
Eddy mengusulkan agar para anggota TNI dan POLRI yang menduduki jabatan di perusahaan BUMN dapat non aktif untuk sementara waktu. Eddy mengakui bahwa masyarakat masih trauma tentang keberadaan TNI dan POLRI di birokrasi seperti di masa Orde Baru.
"Namun saat ini TNI dan POLRI kan sudah berubah. Saat ini keberadaan anggota TNI dan POLRI sangat dibutuhkan untuk menata kembali dan menjaga perusahaan BUMN," pungkasnya.
(bon)
tulis komentar anda