Jokowi Larang Ekspor CPO, Legislator: Supaya Tidak Ditertawakan Negara Lain
Sabtu, 23 April 2022 - 19:39 WIB
"Niat baik Presiden harus kita hargai dan hormati karena upaya beliau tak lain juga ingin menyelamatkan negaranya dari tertawaan negara luar. Karena negara kita ini kan adalah negara terbesar penghasil minyak sawit, tapi justru rakyatnya susah dapat minyak goreng. Ini kan aneh. Ditertawakan kita sama negara-negara tetangga," ujar Nasril.
Baca Juga: Jalan Panjang Sulitnya Menjinakkan Harga Minyak Goreng di Negeri Sawit
"Dari upayanya ini Presiden juga menginginkan harga minyak goreng bisa kembali ke harga semula yakni dikisaran Rp14.000 per liter. Supaya minyak goreng itu mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau di kantong masyarakat. Jadi harus didukung," tambahnya.
Nasril pun berharap, dalam beberapa bulan ke depan, harga minyak goreng bisa seperti semula. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberhentikan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng mulai Kamis pekan (28/4).
Adapun dasar dari keputusan Jokowi ini agar ketersediaan minyak goreng bisa kembali melimpah di pasaran. Jokowi juga memastikan akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini.
Baca Juga: Jalan Panjang Sulitnya Menjinakkan Harga Minyak Goreng di Negeri Sawit
"Dari upayanya ini Presiden juga menginginkan harga minyak goreng bisa kembali ke harga semula yakni dikisaran Rp14.000 per liter. Supaya minyak goreng itu mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau di kantong masyarakat. Jadi harus didukung," tambahnya.
Nasril pun berharap, dalam beberapa bulan ke depan, harga minyak goreng bisa seperti semula. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberhentikan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng mulai Kamis pekan (28/4).
Adapun dasar dari keputusan Jokowi ini agar ketersediaan minyak goreng bisa kembali melimpah di pasaran. Jokowi juga memastikan akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini.
(akr)
Lihat Juga :