Jalan Panjang Sulitnya Menjinakkan Harga Minyak Goreng di Negeri Sawit

JAKARTA - Polemik minyak goreng yang tidak kunjung rampung menjadi ironi diIndonesia yang disebut sebagai salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Pemerintah kesulitan menjinakan harga minyak goreng, sampai munculnya kelangkaandi sejumlah wilayah.



Berbagai kebijakan telah di tempuh Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta upaya-upaya dari pihak-pihak terkait telah dilakukan. Namun, gejolak ini belum juga usai. Hingga akhirnya, orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) turun tangan menangani hal ini.

Berikut perjalanan panjang polemik minyak goreng:

Pada Agustus 2021, harga minyak goreng di pasaran masih dibanderol dikisaran Rp14.000-15.000 per liter. Namun harganya perlahan merangkak naik pelan-pelan hingga tembus Rp20.000 per liter hingga membuat ibu rumah tangga mulai menjerit.

Kemudian, pada November 2021, Kemendag buka suara soal penyebab tingginya harga minyak goreng, yakni karena adanya gangguan pasokan di dunia untuk bahan baku minyak nabati lain, sehingga permintaan CPO meningkat dan harganya naik. Di tambah lagi adanya invasi Rusia-Ukraina yang memicu pergerakan harga minyak sawit dunia sehingga berdampak pada harga minyak sawit di dalam negeri.

Kemendag pun memproyeksikan harga minyak sawit dunia akan turun sebelum tahun baru, namun ternyata hasilnya nihil. Sampai akhirnya tepat tanggal 18 Januari 2022, dikeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter yang dimulai di ritel modern. Kebijakan ini mulai berlaku pada 19 Januari 2022.

Di momen ini masyarakat sangat antusias membeli minyak goreng. Bagaimana tidak, harga yang ditawarkan murah di kantong ibu rumah tangga. Pemandangan masyarakat keluar ritel membawa minyak goreng terus menjadi pemandangan yang tak terlewatkan selama tiga hari berlangsung. Karena setelah tiga hari, minyak goreng di ritel-ritel kosong stok akibat panic buying masyarakat.

Angin segar bagi peritel itu, ternyata tak dirasakan bagi pedagang pasar. Pasalnya, semenjak pemerintah menjanjikan kepada pedagang pasar akan mendapat pasokan minyak goreng subsidi setelah seminggu berlangsung di ritel, janji itu hanya janji manis yang ditelan pahit oleh para pedagang pasar.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, pemerintah menggelontorkan dana Rp7,6 triliun. Dana untuk membiayai subsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau setara 1,5 miliar liter selama 6 bulan bagi masyarakat. Namun tak sampai 6 bulan, kebijakan ini dicabut dan setelah itu minyak goreng langka di ritel dan pasar tradisional.