Sri Mulyani Tekankan Efisiensi untuk Anggaran Tahun 2021
Selasa, 23 Juni 2020 - 13:46 WIB
Menkeu Sri Mulyani menekankan efisiensi dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2021. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan efisiensi anggaran di tahun 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa redesain sistem penganggaran ini akan mengadopsi konsep money follow program, sehingga nantinya ada kejelasan dari sisi penganggarannya.
"Di sini tantangan reformasi dan kebutuhan perbaiki kualitas anggaran memunculkan inisitatif untuk redesigning sistem penganggarannya yang sebetulnya sudah dimulai 2020," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Dia melanjutkan, ada sejumlah aspek yang ingin dicapai oleh pemerintah dari proses redesain anggaran. Dua di antaranya adalah memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja serta konvergensi program dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L).
"Informasi kinerja perlu dipahami publik sehingga akuntabilitas baik. Bagimana mendorong K/L untuk value for money dari perencanaan hingga penganggaran," katanya.
(Baca Juga: Gara-Gara Pandemi, Penyusunan APBN Dikebut Lebih Cepat)
Dia mengatakan, konsep yang diterapkan dalam penyusunan anggaran 2021 ini diperlukan dalam pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Sebab, kata dia, di beberapa kasus daerah menolak infrastruktur yang telah dibangun pusat lantaran dinilai tidak sesuai kebutuhan.
"Pemda-nya tidak mau menerima karena merasa bahwa kalau menerima barang ini berarti harus memelihara, dan ini bukan barang yang saya minta dari awalnya. Jadi ini muncul sering kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda, mereka bilang saya enggak butuh infrastruktur itu, itu kan program pusat," tandasnya.
"Di sini tantangan reformasi dan kebutuhan perbaiki kualitas anggaran memunculkan inisitatif untuk redesigning sistem penganggarannya yang sebetulnya sudah dimulai 2020," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Dia melanjutkan, ada sejumlah aspek yang ingin dicapai oleh pemerintah dari proses redesain anggaran. Dua di antaranya adalah memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja serta konvergensi program dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L).
"Informasi kinerja perlu dipahami publik sehingga akuntabilitas baik. Bagimana mendorong K/L untuk value for money dari perencanaan hingga penganggaran," katanya.
(Baca Juga: Gara-Gara Pandemi, Penyusunan APBN Dikebut Lebih Cepat)
Dia mengatakan, konsep yang diterapkan dalam penyusunan anggaran 2021 ini diperlukan dalam pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Sebab, kata dia, di beberapa kasus daerah menolak infrastruktur yang telah dibangun pusat lantaran dinilai tidak sesuai kebutuhan.
"Pemda-nya tidak mau menerima karena merasa bahwa kalau menerima barang ini berarti harus memelihara, dan ini bukan barang yang saya minta dari awalnya. Jadi ini muncul sering kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda, mereka bilang saya enggak butuh infrastruktur itu, itu kan program pusat," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda