Dipecut Inpres, Produk Lokal Akhirnya Salip Barang Impor di E-Katalog
Selasa, 14 Juni 2022 - 18:50 WIB
Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai PDN dengan Tingkat Kompenen Dalam Negeri (TKDN) yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja PDN.
Pada tahap pelaksanaan, masih terdapat produk impor yang diserap belanja pemerintah walaupun telah terdapat PDN substitusinya.
Berdasarkan pengawasan BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog, yang sudah ada produk lokalnya.
"Keengganan untuk menyerap PDN tersebut salah satunya dipicu karena harga PDN yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk impor. Dari sampel pengujian kami, atas 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk (66%) di antaranya harganya lebih murah dibanding produk lokal," bebernya.
Sementara itu, untuk belanja impor yang dikarenakan ketiadaan produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait.
Terakhir, pengendalian dan pemantauan oleh manajemen belum optimal dalam memastikan kecepatan dan efektivitas belanja PDN oleh K/L/D dan BUMN. Hal ini memerlukan penguatan tata kelola, pengendalian intern, dan pengawasan intern yang efektif.
Pada tahap pelaksanaan, masih terdapat produk impor yang diserap belanja pemerintah walaupun telah terdapat PDN substitusinya.
Berdasarkan pengawasan BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog, yang sudah ada produk lokalnya.
"Keengganan untuk menyerap PDN tersebut salah satunya dipicu karena harga PDN yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk impor. Dari sampel pengujian kami, atas 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk (66%) di antaranya harganya lebih murah dibanding produk lokal," bebernya.
Sementara itu, untuk belanja impor yang dikarenakan ketiadaan produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait.
Terakhir, pengendalian dan pemantauan oleh manajemen belum optimal dalam memastikan kecepatan dan efektivitas belanja PDN oleh K/L/D dan BUMN. Hal ini memerlukan penguatan tata kelola, pengendalian intern, dan pengawasan intern yang efektif.
(ind)
tulis komentar anda