Petani Sawit sudah Terpuruk Dalam, Ini Opsi Petani kepada Presiden Jokowi
Jum'at, 24 Juni 2022 - 16:30 WIB
Kondisi ini sangat berdampak kepada 17 juta petani sawit dan pekerja sawit. Keluarga petani saat ini sangat menderita, sementara para petani sangat membutuhkan biaya untuk sekolah anak, berobat dan ekonomi rumah tangga. “Saat ini anak-anak kami harus berhenti sekolah sampai SMA sederajat karena ketiadaannya biaya keluarga. Dan yang sudah kuliah berencana akan cuti kuliah,” katanya.
“Kami tidak manja, kami petani sawit tidak siap dengan bansos dan kami tidak mau membebani negara. Jika harga CPO dunia memang sedang anjlok kami memahaminya. Tapi karena CPO dunia sedang baik saat ini, tapi harga TBS yang kami terima justru sebaliknya, ini yang kami protes. Karena semua dibebankan ke TBS kami petani sawit. Jadi masyarakat umum juga harus memahami dulu konteks permasalahannya,” urainya.
Gulat menegaskan semua pihak sangat dirugikan saat ini, baik petani, perusahaan, maupun negara karena kehilangan devisa yang menurut Dirjen Bea Cukai mencapai Rp32 triliun. Gulat memahami bahwa perusahaan sangat tertekan dan merugi dengan kondisi ini. Yang paling menyedihkan adalah petani kecil yang sudah rugi Rp18 triliun sejak pelarangan ekspor, namun kalau dihitung sejak masalah minyak goreng ini muncul sekitar Februari, kerugian sudah Rp30 triliun.
“Usulan kami kepada Presiden supaya DMO, DPO, dan flush out segera dicabut (opsi kedua). Karena petani yang terkena beban dari regulasi tersebut,” ujar Gulat.
Apkasindo sejak awal mengusulma untuk urusan minyak goreng disubsidi saja, supaya semuanya terjaga. “Migor tersedia terjangkau, harga TBS petani terjaga secara wajar, perusahaan lancar ekspor dan negara mendapat devisa dan pajak,” katanya.
Pihaknya juga meminta BPDP-KS lebih memperhatikan petani sawit dan melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Seperti pendirian PKS dan pabrik minyak goreng sawit (MGS), supaya kisruh migor tidak terulang lagi. “Biar urusan migor dalam negeri kami petani yang menyediakan, urusan ekspornya kami serahkan ke korporasi,” katanya.
Gulat berharap Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet terkait seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jend (TNI) Purn. Moeldoko, yang juga Kepala KSP RI segera bertindak untuk melindungi nasib 17 juta petani dan pekerja sawit.
“Pak Muldoko sudah berhasil menjembatani usulan kami ke Presiden tanggal 17 Mei lalu, supaya larangan ekspor dicabut saat itu. Kini kami kembali memohon supaya beban-beban TBS kami dikurangi, supaya kami petani menerima harga TBS yang layak dari kerja keras dan keringat kami petani kecil ini,” katanya.
“Kami tidak manja, kami petani sawit tidak siap dengan bansos dan kami tidak mau membebani negara. Jika harga CPO dunia memang sedang anjlok kami memahaminya. Tapi karena CPO dunia sedang baik saat ini, tapi harga TBS yang kami terima justru sebaliknya, ini yang kami protes. Karena semua dibebankan ke TBS kami petani sawit. Jadi masyarakat umum juga harus memahami dulu konteks permasalahannya,” urainya.
Gulat menegaskan semua pihak sangat dirugikan saat ini, baik petani, perusahaan, maupun negara karena kehilangan devisa yang menurut Dirjen Bea Cukai mencapai Rp32 triliun. Gulat memahami bahwa perusahaan sangat tertekan dan merugi dengan kondisi ini. Yang paling menyedihkan adalah petani kecil yang sudah rugi Rp18 triliun sejak pelarangan ekspor, namun kalau dihitung sejak masalah minyak goreng ini muncul sekitar Februari, kerugian sudah Rp30 triliun.
“Usulan kami kepada Presiden supaya DMO, DPO, dan flush out segera dicabut (opsi kedua). Karena petani yang terkena beban dari regulasi tersebut,” ujar Gulat.
Apkasindo sejak awal mengusulma untuk urusan minyak goreng disubsidi saja, supaya semuanya terjaga. “Migor tersedia terjangkau, harga TBS petani terjaga secara wajar, perusahaan lancar ekspor dan negara mendapat devisa dan pajak,” katanya.
Pihaknya juga meminta BPDP-KS lebih memperhatikan petani sawit dan melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Seperti pendirian PKS dan pabrik minyak goreng sawit (MGS), supaya kisruh migor tidak terulang lagi. “Biar urusan migor dalam negeri kami petani yang menyediakan, urusan ekspornya kami serahkan ke korporasi,” katanya.
Gulat berharap Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet terkait seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jend (TNI) Purn. Moeldoko, yang juga Kepala KSP RI segera bertindak untuk melindungi nasib 17 juta petani dan pekerja sawit.
“Pak Muldoko sudah berhasil menjembatani usulan kami ke Presiden tanggal 17 Mei lalu, supaya larangan ekspor dicabut saat itu. Kini kami kembali memohon supaya beban-beban TBS kami dikurangi, supaya kami petani menerima harga TBS yang layak dari kerja keras dan keringat kami petani kecil ini,” katanya.
(dar)
Lihat Juga :