Kuota Pertalite Diprediksi Habis September, Pengaturan Mendesak Dilaksanakan
Selasa, 02 Agustus 2022 - 10:16 WIB
"Kalau mau sederhana bisa saja misalnya hanya roda dua dan pelat kuning yang disubsidi. Tapi tentu secara teknis tidak mudah, karena dari perspektif pemerintah ada hal-hal lain yang perlu diperhitungkan. Jadi memang diperlukan kesadaran dari semua pihak, terutama dari mereka yang sudah berdaya beli," tegasnya.
Sementara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Parded kepada media mengatakan bahwa habisnya kuota berpotensi mengakibatkan kelangkaan BBM, khususnya pertalite. Sistem kuota, kata dia, memang cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan di berbagai tempat dan memiliki potensi kebocoran yang besar.
"Upaya Pertamina menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik," cetusnya.
Menurut Josua, akselerasi penerapan pengaturan melalui aplikasi dapat mengatasi kelemahan sistem, kuota karena dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen. "Tidak seperti kuota yang cenderung masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade juga mengkhawatirkan kuota pertalite sebesar 23,05 juta KL yang diperkirakan hanya bertahan sampai September 2022. Dampak dari menipisnya kuota BBM jenis pertalite ini sudah mulai terasa.
Masyarakat di berbagai daerah mulai mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis pertalite di SPBU. Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.
"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota pertalite hanya cukup hingga September. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," tegasnya.
Sementara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Parded kepada media mengatakan bahwa habisnya kuota berpotensi mengakibatkan kelangkaan BBM, khususnya pertalite. Sistem kuota, kata dia, memang cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan di berbagai tempat dan memiliki potensi kebocoran yang besar.
"Upaya Pertamina menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik," cetusnya.
Menurut Josua, akselerasi penerapan pengaturan melalui aplikasi dapat mengatasi kelemahan sistem, kuota karena dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen. "Tidak seperti kuota yang cenderung masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade juga mengkhawatirkan kuota pertalite sebesar 23,05 juta KL yang diperkirakan hanya bertahan sampai September 2022. Dampak dari menipisnya kuota BBM jenis pertalite ini sudah mulai terasa.
Masyarakat di berbagai daerah mulai mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis pertalite di SPBU. Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.
"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota pertalite hanya cukup hingga September. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," tegasnya.
(fai)
tulis komentar anda