Desain Optimistis APBN 2023 ala Ketua Banggar DPR
Rabu, 03 Agustus 2022 - 18:45 WIB
Said optimistis pertumbuhan ekonomi bisa ke level 5%-an jika pemerintah mampu mengelola inflasi dengan baik. Inflasi yang terkendali akan membuat permintaan domestik (konsumsi rumah tangga) sebagai pilar penting pertumbuhan akan terjaga. Kita masih punya peluang besar seiring masih relatif tingginya harga komoditas ekspor.
"Oleh sebab itu porsi ekspor dalam mendorong permintaan perlu terus ditingkatkan, agar tidak semata-mata mengandalkan permintaan domestik. Inilah saatnya kita melakukan transformasi ekonomi untuk lebih outward looking," papar Said.
Oleh sebab itu pemerintah tidak boleh mengandalkan ekspor hanya bertumpu pada komoditas. Program hilirisasi harus mulai tampak kontribusinya pada produk ekspor baru. Selama rentang 2014-2019 kita hanya menghasilkan 17 produk ekspor baru, sementara Vietnam 48, Thailand 30, dan Malaysia 30 produk ekspor baru.
Dari sisi investasi pemerintah perlu lebih giat mendorong investasi pada mesin-mesin dan peralatan serta hak kekayaan intelektual. Pengeluaran untuk barang modal atau PMTB kita selama ini lebih dari 70% didominasi oleh bangunan, kontribusi mesin, peralatan dan hak kekayaan intelektual masih rendah.
Lebih dari 30% belanja negara tertransfer ke daerah dan desa. DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah melalui Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Melalui undang-undang ini pemda diberikan kewenangan fiskal yang lebih besar, seiring dengan kewajiban untuk efisiensi belanja rutinnya.
Said melanjutkan, jika kita mampu disiplin dalam mengelola target, serta cepat melakukan mitigasi atas berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta berkaca dari kemampuan cepat melakukan recovery di tahun 2021, maka postur APBN pada 2023 diperkirakan sebagai berikut:
1. Asumsi ekonomi makro;
(1) Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5%
(2) Inflasi ±4%
(3) Kurs (Rp/USD) 14.400-14.700
"Oleh sebab itu porsi ekspor dalam mendorong permintaan perlu terus ditingkatkan, agar tidak semata-mata mengandalkan permintaan domestik. Inilah saatnya kita melakukan transformasi ekonomi untuk lebih outward looking," papar Said.
Oleh sebab itu pemerintah tidak boleh mengandalkan ekspor hanya bertumpu pada komoditas. Program hilirisasi harus mulai tampak kontribusinya pada produk ekspor baru. Selama rentang 2014-2019 kita hanya menghasilkan 17 produk ekspor baru, sementara Vietnam 48, Thailand 30, dan Malaysia 30 produk ekspor baru.
Dari sisi investasi pemerintah perlu lebih giat mendorong investasi pada mesin-mesin dan peralatan serta hak kekayaan intelektual. Pengeluaran untuk barang modal atau PMTB kita selama ini lebih dari 70% didominasi oleh bangunan, kontribusi mesin, peralatan dan hak kekayaan intelektual masih rendah.
Lebih dari 30% belanja negara tertransfer ke daerah dan desa. DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah melalui Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Melalui undang-undang ini pemda diberikan kewenangan fiskal yang lebih besar, seiring dengan kewajiban untuk efisiensi belanja rutinnya.
Said melanjutkan, jika kita mampu disiplin dalam mengelola target, serta cepat melakukan mitigasi atas berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta berkaca dari kemampuan cepat melakukan recovery di tahun 2021, maka postur APBN pada 2023 diperkirakan sebagai berikut:
1. Asumsi ekonomi makro;
(1) Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5%
(2) Inflasi ±4%
(3) Kurs (Rp/USD) 14.400-14.700
Lihat Juga :
tulis komentar anda