Pemerintah Apresiasi KB Bukopin Luncurkan Instrumen Social Bond
Selasa, 30 Agustus 2022 - 18:34 WIB
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong berbagai pihak untuk mengembangkan instrumen tematik dalam pembiayaan. Salah satunya penerbitan obligasi sosial (social bond) yang dilakukan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP).
Tahun 2012, Indonesia menjadi negara global pertama yang menerbitkan global green sukuk. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, setelah berhasil dengan green sukuk, di tahun 2021 pemerintah mencoba meng-upgrade green bond menjadi SDG (sustainable development goals) bond.
"Berdasarkan yang baru ini, kita tidak hanya menerbitkan green sukuk atau green bond untuk pembiayaan clear projects, tapi kita bisa menerbitkan SDG bond untuk social projects bahkan kita bisa menerbitkan blue bonds untuk bisa membiayai kemaritiman," jelas Deni dalam Peresmian Sosial Bond KB Bukopin di Hotel Langham, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Karena SDG bond tersebut, pada September 2021 lalu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menerbitkan SDG bond dengan nilai sebesar 500 juta euro dan dikatakan dengan negara Asia pertama menerbitkan SDG bond dengan format konvensional.
"Harapannya, tentu kita hal ini bisa diikuti oleh private sector dan hari ini kerja sama antara Bank KB Bukopin dan IFC kami lihat adanya potensi skema kerja sama terhadap pencapaian SDG Indonesia," katanya.
Deni berharap dengan adanya penyaluran dana IFC ke KB Bukopin sebesar USD300 juta itu menjadi terobosan, dan memberi dorongan pembiayaan perluasan menuju ekonomi hijau.
"Kami mencatat bahwa penerbitan social bond oleh IFC ini adalah yang pertama untuk bank di Indonesia, kami mengapresiasi skema ini, dan mendedikasikan untuk mendanai insentif sosial yang berfokus pada ketahanan dan sosial ekonomi akibat Covid-19," ungkap Deni.
Jadi melalui skema ini, lanjut Deni, diharapkan ada komitmen yang kuat dari KB Bukopin dalam pinjaman IFC kepada sektor yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya UMKM yang menciptakan nilai ekonomi dan sosial.
"Belajar dari kami menerbitkan SDG bond dan global green sukuk, peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Maka kami melihat program ini diharapkan menjadi stepping stone bagi Bukopin untuk mengembangkan instrumen obligasi dan kami percaya IFC memiliki pengalaman yang mumpuni dalam memastikan penggunaan dana ini sesuai dengan tujuan dari penerbitan social bonds dan memenuhi standar nasional," pungkas Deni.
Baca Juga
Tahun 2012, Indonesia menjadi negara global pertama yang menerbitkan global green sukuk. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, setelah berhasil dengan green sukuk, di tahun 2021 pemerintah mencoba meng-upgrade green bond menjadi SDG (sustainable development goals) bond.
"Berdasarkan yang baru ini, kita tidak hanya menerbitkan green sukuk atau green bond untuk pembiayaan clear projects, tapi kita bisa menerbitkan SDG bond untuk social projects bahkan kita bisa menerbitkan blue bonds untuk bisa membiayai kemaritiman," jelas Deni dalam Peresmian Sosial Bond KB Bukopin di Hotel Langham, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Karena SDG bond tersebut, pada September 2021 lalu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menerbitkan SDG bond dengan nilai sebesar 500 juta euro dan dikatakan dengan negara Asia pertama menerbitkan SDG bond dengan format konvensional.
"Harapannya, tentu kita hal ini bisa diikuti oleh private sector dan hari ini kerja sama antara Bank KB Bukopin dan IFC kami lihat adanya potensi skema kerja sama terhadap pencapaian SDG Indonesia," katanya.
Deni berharap dengan adanya penyaluran dana IFC ke KB Bukopin sebesar USD300 juta itu menjadi terobosan, dan memberi dorongan pembiayaan perluasan menuju ekonomi hijau.
"Kami mencatat bahwa penerbitan social bond oleh IFC ini adalah yang pertama untuk bank di Indonesia, kami mengapresiasi skema ini, dan mendedikasikan untuk mendanai insentif sosial yang berfokus pada ketahanan dan sosial ekonomi akibat Covid-19," ungkap Deni.
Jadi melalui skema ini, lanjut Deni, diharapkan ada komitmen yang kuat dari KB Bukopin dalam pinjaman IFC kepada sektor yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya UMKM yang menciptakan nilai ekonomi dan sosial.
"Belajar dari kami menerbitkan SDG bond dan global green sukuk, peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Maka kami melihat program ini diharapkan menjadi stepping stone bagi Bukopin untuk mengembangkan instrumen obligasi dan kami percaya IFC memiliki pengalaman yang mumpuni dalam memastikan penggunaan dana ini sesuai dengan tujuan dari penerbitan social bonds dan memenuhi standar nasional," pungkas Deni.
(uka)
tulis komentar anda