Faisal Basri Dukung Kenaikan Harga BBM, Bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi
Rabu, 07 September 2022 - 07:04 WIB
"Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara, dan dampaknya terutama akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi," ujar Kabin.
Budi mengungkapkan kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya dengan mudah menjadikan mereka semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut. Atas pertimbangan itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan subsidi energi kepada yang berhak.
"Negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi, agar fokus kepada kelompok membutuhkan," tandasnya.
Sebagai informasi, pemerintah menambah anggaran bansos Rp 24,17 triliun. Dana ini mengalir untuk tiga jenis bansos. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap keluarga akan menerima Rp 600 ribu dengan dua kali pencairan.
Target penerima BLT tersebut mencakup hingga 30% keluarga termiskin. Adapun total rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan saat ini diperkirakan sekitar 6,5 juta keluarga atau sekitar 9%.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos tambahan untuk masyarakat tidak mampu sudah tepat. Bansos tambahan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
"Sebaiknya, mekanisme pemberian subsidi memang dialihkan dari produk ke penerima. Bansos ini salah satu bentuknya agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," ungkap Eddy
Berdasarkan hasil kajian Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), pemerintah perlu menyempurnakan mekanisme pengkinian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data registrasi sosial ekonomi secara cepat dan akurat agar tepat sasaran.
Budi mengungkapkan kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya dengan mudah menjadikan mereka semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut. Atas pertimbangan itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan subsidi energi kepada yang berhak.
"Negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi, agar fokus kepada kelompok membutuhkan," tandasnya.
Sebagai informasi, pemerintah menambah anggaran bansos Rp 24,17 triliun. Dana ini mengalir untuk tiga jenis bansos. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap keluarga akan menerima Rp 600 ribu dengan dua kali pencairan.
Target penerima BLT tersebut mencakup hingga 30% keluarga termiskin. Adapun total rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan saat ini diperkirakan sekitar 6,5 juta keluarga atau sekitar 9%.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos tambahan untuk masyarakat tidak mampu sudah tepat. Bansos tambahan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.
"Sebaiknya, mekanisme pemberian subsidi memang dialihkan dari produk ke penerima. Bansos ini salah satu bentuknya agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," ungkap Eddy
Berdasarkan hasil kajian Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), pemerintah perlu menyempurnakan mekanisme pengkinian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data registrasi sosial ekonomi secara cepat dan akurat agar tepat sasaran.
(nng)
tulis komentar anda