Ekspor Produk Halal Berpotensi Dongkrak PDB Nasional hingga Rp77,7 Triliun
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 18:44 WIB
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong perkembangan produk dan industri halal , termasuk untuk keperluan ekspor. Merujuk data Indonesia Halal Markets Report 2021-2022, pertumbuhan ekspor produk halal dan substitusi impor berpotensi mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga USD5,1 miliar atau setara Rp77,7 triliun.
Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Wakil Ketua Umum I PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Teten Masduki megatakan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil mencatatkan kemajuan dan prestasi di berbagai sektor unggulan.
Salah satunya, kontribusi rantai ekonomi halal terhadap PDB nasional pun terus membaik. Hal tersebut seiring dengan tumbuhnya populasi muslim dan tren gaya hidup halal.
Kemampuan Indonesia dalam menggarap pasar halal mulai dari sektor makanan, fesyen muslim, hingga keuangan syariah makin mempertegas bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama industri halal dunia.
"Sektor ekonomi dan keuangan syariah terbukti menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai negara, tidak hanya negara berpenduduk muslim, mulai ramai mengembangkannya. Peluang ekonomi syariah ini sangat menjanjikan," ujar Teten dalam Indonesia Islamic Economic Forum, Jumat (7/10/2022).
Dia menyebut visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia bukan tanpa dasar. Pada 2020, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
Indonesia juga dinilai paling kompetitif dalam menarik investasi asing langsung dibandingkan negara OKI lainnya. "Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan global," tuturnya.
Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, lanjut Teten, menunjukan hasil yang pasti. Dia mencatat dalam tiga tahun terakhir peringkat Indonesia terus membaik, dari peringkat 11 pada 2017-2018 menjadi peringkat 4 pada 2021-2022, dibanding negara-negara lain di dunia.
"Ikhtiar ini kita lakukan bersama-sama untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian nasional. Telah mendapatkan pengakuan internasional dan perhatian pemangku kepentingan domestik," paparnya.
Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Wakil Ketua Umum I PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Teten Masduki megatakan, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil mencatatkan kemajuan dan prestasi di berbagai sektor unggulan.
Salah satunya, kontribusi rantai ekonomi halal terhadap PDB nasional pun terus membaik. Hal tersebut seiring dengan tumbuhnya populasi muslim dan tren gaya hidup halal.
Baca Juga
Kemampuan Indonesia dalam menggarap pasar halal mulai dari sektor makanan, fesyen muslim, hingga keuangan syariah makin mempertegas bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama industri halal dunia.
"Sektor ekonomi dan keuangan syariah terbukti menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai negara, tidak hanya negara berpenduduk muslim, mulai ramai mengembangkannya. Peluang ekonomi syariah ini sangat menjanjikan," ujar Teten dalam Indonesia Islamic Economic Forum, Jumat (7/10/2022).
Dia menyebut visi Indonesia menjadi kiblat ekonomi syariah dunia bukan tanpa dasar. Pada 2020, PDB Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
Baca Juga
Indonesia juga dinilai paling kompetitif dalam menarik investasi asing langsung dibandingkan negara OKI lainnya. "Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan global," tuturnya.
Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, lanjut Teten, menunjukan hasil yang pasti. Dia mencatat dalam tiga tahun terakhir peringkat Indonesia terus membaik, dari peringkat 11 pada 2017-2018 menjadi peringkat 4 pada 2021-2022, dibanding negara-negara lain di dunia.
"Ikhtiar ini kita lakukan bersama-sama untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian nasional. Telah mendapatkan pengakuan internasional dan perhatian pemangku kepentingan domestik," paparnya.
(ind)
tulis komentar anda