Rincian Tiga Skema Berbagi Beban Krisis Covid-19 Antara BI dan Pemerintah
Senin, 06 Juli 2020 - 17:01 WIB
Dalam bahan paparan yang disampaikan ke DPR, Senin (6/7/2020), Perry Warjiyo telah mengusulkan beberapa skema burden sharing atau pembagian beban antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) yang mengacu hasil raker 29 Juni 2019. Foto/Dok
JAKARTA - Skema burden sharing atau pembagian beban antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah krisis Covid-19 terus di godok. Bahkan saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo menggelar rapat kerja dengan DPR khusus membahas soal skema ini.
Dalam bahan paparan yang disampaikan ke DPR, Senin (6/7/2020), Perry Warjiyo telah mengusulkan beberapa skema burden sharing yang mengacu hasil rapat kerja (raker) 29 Juni 2019. "Ini sebagai bentuk komitmen untuk tugas kenegaraan dalam kondisi extra ordinary. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan dalam Raker Komisi XI-DPR RI tanggal 29 Juni 2020, skema Burden Sharing antara Bank Indonesia dengan Pemerintah," ujar Perry di Jakarta, Senin (6/7/2020).
( )
Dalam pembahasan tersebut, beban tambahan pembiayaan pemerintah mencapai Rp903,46 triliun yang dibagi untuk public goods sebesar Rp397, 6 triliun dan non-public goods senalai Rp505,8 triliun. Berikut tiga skema yang ditawarkan oleh BI.
Skema pertama, yakni skema burden sharing seperti 29 Juni 2020, atas dasar pendanaan Rp574,59 triliun, dengan menyamakan skema burden sharing untuk non-public goods– korporasi sama dengan UMKM menjadi BI reverse repo rate dikurangi discount 1%. Lewat skema ini BI membeli surat berharga negara (SBN) khusus untuk pendanaan APBN public goods, UMKM, dan korporasi dengan total Rp574,59 triliun.
Misalnya BI membeli langsung SBN khusus di 2020 dengan kupon sama dengan BI reverse repo rate, yang bertenor tiga bulan. Mekanisme burden sharing beban pemerintah 0% untuk public goods dan diskon 1% atas SBN Khusus untuk UMKM dan Korporasi. Namun tidak ada pembelian SBN di tahun 2021 dan 2022
Skema kedua yakni BI membeli SBN Khusus untuk pendanaan APBN Public Goods dengan total Rp397,56 triliun. Skenarionya, BI membeli SBN khusus 2020 sebesar Rp397,56 triliun saja dengan kupon SBN Khusus saama dengan BI reverse repo rate, tenor 3 bulan.
Mekanisme burden sharing tetap berdasarkan total SBN Rp574,56 triliun dengan rincian beban pemerintah 0%, semua beban BI untuk SBN khusus public goods sebesar Rp397,56 triliun. "BI juga menawarkan skenario diskon 4,06% (55%*Kupon SBN Pasar), beban pemerintah 3,30% untuk UMKM Rp123,46 triliun dan korporasi Rp 53,57 triliun," katanya.
Skema Ketiga, pemerintah menerbitkan Zero Coupon Bonds kepada BI untuk pendanaan APBN Public Goods Rp397,56 triliun. Skema burden sharing untuk non-public goods – korporasi sama dengan untuk UMKM dengan beban pemerintah 3,30% (BI reverse repo rate dikurangi diskon 1%).
Dalam bahan paparan yang disampaikan ke DPR, Senin (6/7/2020), Perry Warjiyo telah mengusulkan beberapa skema burden sharing yang mengacu hasil rapat kerja (raker) 29 Juni 2019. "Ini sebagai bentuk komitmen untuk tugas kenegaraan dalam kondisi extra ordinary. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan dalam Raker Komisi XI-DPR RI tanggal 29 Juni 2020, skema Burden Sharing antara Bank Indonesia dengan Pemerintah," ujar Perry di Jakarta, Senin (6/7/2020).
( )
Dalam pembahasan tersebut, beban tambahan pembiayaan pemerintah mencapai Rp903,46 triliun yang dibagi untuk public goods sebesar Rp397, 6 triliun dan non-public goods senalai Rp505,8 triliun. Berikut tiga skema yang ditawarkan oleh BI.
Skema pertama, yakni skema burden sharing seperti 29 Juni 2020, atas dasar pendanaan Rp574,59 triliun, dengan menyamakan skema burden sharing untuk non-public goods– korporasi sama dengan UMKM menjadi BI reverse repo rate dikurangi discount 1%. Lewat skema ini BI membeli surat berharga negara (SBN) khusus untuk pendanaan APBN public goods, UMKM, dan korporasi dengan total Rp574,59 triliun.
Misalnya BI membeli langsung SBN khusus di 2020 dengan kupon sama dengan BI reverse repo rate, yang bertenor tiga bulan. Mekanisme burden sharing beban pemerintah 0% untuk public goods dan diskon 1% atas SBN Khusus untuk UMKM dan Korporasi. Namun tidak ada pembelian SBN di tahun 2021 dan 2022
Skema kedua yakni BI membeli SBN Khusus untuk pendanaan APBN Public Goods dengan total Rp397,56 triliun. Skenarionya, BI membeli SBN khusus 2020 sebesar Rp397,56 triliun saja dengan kupon SBN Khusus saama dengan BI reverse repo rate, tenor 3 bulan.
Mekanisme burden sharing tetap berdasarkan total SBN Rp574,56 triliun dengan rincian beban pemerintah 0%, semua beban BI untuk SBN khusus public goods sebesar Rp397,56 triliun. "BI juga menawarkan skenario diskon 4,06% (55%*Kupon SBN Pasar), beban pemerintah 3,30% untuk UMKM Rp123,46 triliun dan korporasi Rp 53,57 triliun," katanya.
Skema Ketiga, pemerintah menerbitkan Zero Coupon Bonds kepada BI untuk pendanaan APBN Public Goods Rp397,56 triliun. Skema burden sharing untuk non-public goods – korporasi sama dengan untuk UMKM dengan beban pemerintah 3,30% (BI reverse repo rate dikurangi diskon 1%).
tulis komentar anda