Sukses Selenggarakan G20, Pemerintah Tekankan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Senin, 05 Desember 2022 - 14:19 WIB
Bukan jumawa belaka, Luhut menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif secara beruntun selama 30 bulan terakhir. Ini makin membuktikan tata kelola ekonomi nasional yang dilakukan secara mandiri dan berorientasi kepada kepentingan nasional memang kokoh.
Baca juga : Ekonomi Kreatif Penggerak Ekonomi Nasional
Tak hanya pemerintah, masyarakat tanah air sejatinya juga enggan kedaulatan ekonomi nasional diusik negara-negara lain. Hal ini misalnya tercermin dari hasil ‘Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila’ yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).
Hasil survei menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden. Dari survei ditemukan bahwa 62% responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40% sisanya mulai goyah. Namun, 90% responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia," papar Kris Wijoyo Soepandji, salah satu peneliti Puska Hukum dan Pancasila serta Dosen Tetap FH-UI.
Kris pun setuju bahwa Pancasila Indonesia punya posisi tawar yang besar dalam ekonomi global. Ini terbukti dari 98% responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
Baca juga : Ekonomi Kreatif Penggerak Ekonomi Nasional
Tak hanya pemerintah, masyarakat tanah air sejatinya juga enggan kedaulatan ekonomi nasional diusik negara-negara lain. Hal ini misalnya tercermin dari hasil ‘Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila’ yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).
Hasil survei menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden. Dari survei ditemukan bahwa 62% responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40% sisanya mulai goyah. Namun, 90% responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia," papar Kris Wijoyo Soepandji, salah satu peneliti Puska Hukum dan Pancasila serta Dosen Tetap FH-UI.
Kris pun setuju bahwa Pancasila Indonesia punya posisi tawar yang besar dalam ekonomi global. Ini terbukti dari 98% responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
(bim)
tulis komentar anda