Transisi Energi Bisa Berjalan Mulus lewat Kolaborasi
Minggu, 25 Desember 2022 - 23:40 WIB
Perubahan iklim bukanlah permasalahan Indonesia saja tetapi juga global, sehingga dibutuhkan sebuah kolaborasi. Karena itu komitmen transisi energi tidak bisa dijalankan tanpa komitmen dari seluruh komponen bangsa. Foto/Dok
JAKARTA - Agenda transisi energi sebagai langkah dalam menjaga ketahanan energi nasional dinilai memiliki peluang yang cukup besar. Terlebih Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan .
Selain membawa ketahanan energi, transisi energi juga sejalan dengan visi pemerintah dalam rangka mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun, dalam mewujudkan agenda transisi energi tidaklah mudah, butuh investasi besar, dan kerja sama kuat yang dilakukan oleh banyak pihak.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dalam forum tersebut mengungkapkan, perubahan iklim yang terjadi saat ini bukanlah permasalahan Indonesia saja tetapi juga global. Sehingga dibutuhkan sebuah kolaborasi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan berbagai negara.
Indonesia sendiri ujarnya telah menunjukan keberhasilannya dalam presidensi G20 melakukan berbagai kolaborasi, baik terkait policy, tekologi, information, hingga investmen dalam skala global. Kolabariasi tersebut dibutuhkan, karena transisi energi menuju NZE 2060 tidak bisa dilakukan sendirian.
“Ini sebagai catatan saja, tidak mungkin kita mengatasi ini sendirian. Emisi gas rumah kaca di AS 15 ton perkapita per tahun, di Eropa 11-12 ton perkapita pertahun, dan di Australia sekitar 19 ton perkapita pertahun. Ini harus diatasi bersama-sama. Maka selama 6 bulan kita negosisasi dengan global sehingga kemarin dalam G20 kita tandatangani just energy transition program, dan berhasil dapat dukungan dana USD 20 miliar,” jelas Darmawan dikutip, Sabtu (24/12/2022).
Dikesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha juga mengungkapkan, bahwa permasalahan energi memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak atau satu kementerian saja. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan Energi Nasional yang terdiri dari beberapa kementerian dan pemangku kepentingan.
Satya menyebutkan adanya DEN dapat mendorong pihak-pihak tersebut dalam menjaga ketahanan energi. Sebagai contoh infrastruktur energi tidak bisa dibebankan kepada Kementerian ESDM karena di dalamnya terdapat aspek Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.
Selain membawa ketahanan energi, transisi energi juga sejalan dengan visi pemerintah dalam rangka mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun, dalam mewujudkan agenda transisi energi tidaklah mudah, butuh investasi besar, dan kerja sama kuat yang dilakukan oleh banyak pihak.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dalam forum tersebut mengungkapkan, perubahan iklim yang terjadi saat ini bukanlah permasalahan Indonesia saja tetapi juga global. Sehingga dibutuhkan sebuah kolaborasi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan berbagai negara.
Indonesia sendiri ujarnya telah menunjukan keberhasilannya dalam presidensi G20 melakukan berbagai kolaborasi, baik terkait policy, tekologi, information, hingga investmen dalam skala global. Kolabariasi tersebut dibutuhkan, karena transisi energi menuju NZE 2060 tidak bisa dilakukan sendirian.
“Ini sebagai catatan saja, tidak mungkin kita mengatasi ini sendirian. Emisi gas rumah kaca di AS 15 ton perkapita per tahun, di Eropa 11-12 ton perkapita pertahun, dan di Australia sekitar 19 ton perkapita pertahun. Ini harus diatasi bersama-sama. Maka selama 6 bulan kita negosisasi dengan global sehingga kemarin dalam G20 kita tandatangani just energy transition program, dan berhasil dapat dukungan dana USD 20 miliar,” jelas Darmawan dikutip, Sabtu (24/12/2022).
Baca Juga
Dikesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha juga mengungkapkan, bahwa permasalahan energi memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak atau satu kementerian saja. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan Energi Nasional yang terdiri dari beberapa kementerian dan pemangku kepentingan.
Satya menyebutkan adanya DEN dapat mendorong pihak-pihak tersebut dalam menjaga ketahanan energi. Sebagai contoh infrastruktur energi tidak bisa dibebankan kepada Kementerian ESDM karena di dalamnya terdapat aspek Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda