Pengamat Sebut Hanya OJK yang Bisa Menyidik Tindak Pidana Jasa Keuangan
Sabtu, 31 Desember 2022 - 14:30 WIB
OJK bisa melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai pasal 49 UU PPSK. FOTO/Antara
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bisa menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang baru saja disahkan DPR.
"Jadi, tidak ada instansi lain, selain OJK. Itu sebuah kepastian hukum yang tegas," kata Uchok Sky Kadhafi, di Jakarta, Sabtu (31/12/2022).
Dia menjelaskan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK menyatakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Itu artinya, kata Uchok, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.
Menurut Uchok, ketentuan yang tertulis di dalam UU PPSK itu menegaskan bahwa tidak ada lembaga atau instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan selain OJK. Dikatakan Uchok, UU PPSK, terutama Pasal 49 itu merupakan sebuah terobosan besar yang dibuat pemerintah bersama DPR. Kehadiran UU itu telah memberikan kepastian hukum di sektor jasa keuangan.
Dia mengatakan kepastian bahwa OJK menjadi satu-satunya lembaga negara yang berhak melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan akan mencegah terjadi bias dalam penanganan suatu kasus. Hal ini berbeda seperti sebelumnya, di mana satu perkara bisa ditangani banyak lembaga. Peran OJK sudah seharusnya diperkuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini cukup banyak kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar sebelumnya mengatakan kewenangan untuk melakukan penyidikan itu akan memperkuat posisi dan fungsi OJK sebagai pengawas. OJK siap untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Berdasarkan UU PPSK, OJK tidak bekerja sendiri dalam menjalankan fungsi penyidikan. Penyidik lembaga itu terdiri atas personel Polri, pejabat PNS tertentu, dan pegawai tertentu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penyidik OJK memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.
"Jadi, tidak ada instansi lain, selain OJK. Itu sebuah kepastian hukum yang tegas," kata Uchok Sky Kadhafi, di Jakarta, Sabtu (31/12/2022).
Dia menjelaskan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK menyatakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Itu artinya, kata Uchok, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.
Menurut Uchok, ketentuan yang tertulis di dalam UU PPSK itu menegaskan bahwa tidak ada lembaga atau instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan selain OJK. Dikatakan Uchok, UU PPSK, terutama Pasal 49 itu merupakan sebuah terobosan besar yang dibuat pemerintah bersama DPR. Kehadiran UU itu telah memberikan kepastian hukum di sektor jasa keuangan.
Dia mengatakan kepastian bahwa OJK menjadi satu-satunya lembaga negara yang berhak melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan akan mencegah terjadi bias dalam penanganan suatu kasus. Hal ini berbeda seperti sebelumnya, di mana satu perkara bisa ditangani banyak lembaga. Peran OJK sudah seharusnya diperkuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini cukup banyak kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar sebelumnya mengatakan kewenangan untuk melakukan penyidikan itu akan memperkuat posisi dan fungsi OJK sebagai pengawas. OJK siap untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Berdasarkan UU PPSK, OJK tidak bekerja sendiri dalam menjalankan fungsi penyidikan. Penyidik lembaga itu terdiri atas personel Polri, pejabat PNS tertentu, dan pegawai tertentu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penyidik OJK memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.
(nng)
tulis komentar anda