IKN Nusantara Punya 9 Wilayah Perencanaan, Total Ada 70 Perusahaan Swasta Tertarik Tanamkan Modal
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menggelar kegiatan Indonesia Pavilion dengan mengusung tema Experience Indonesia dalam perhelatan World Economic Forum (WEF) pada 16-20 Januari 2023 di Davos, Swiss. Pada Pavilion tersebut, juga sekaligus memaparkan potensi-potensi Invetasi yang punya peluang cukup bagus di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Otorita , Bambang Susanto mengatakan, ada beberapa sektor yang cukup potensial untuk di isi oleh investor. Mengingat keterbatasan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk membangun proyek tersebut hanya mempunyai porsi tidak lebih dari 20% dari total asumsi kebutuhan biaya pembangunan.
Bambang mengatakan sektor-sektor yang petensial tersebut seperti sektor transportasi, pendidikan, energi baru dan terbarukan, industri pertanian, berkelanjutan, teknologi kota cerdas, dan lainnya.
"Melihat perkembangan (pembangunan) ini, saya yakin IKN akan terus menarik banyak investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara," ujar Bambang dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (22/1/2023).
Jika mengutip Buku Panduan Implementasi IKN Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Otorita, pembangunan IKN terbagi dalam 9 bagian perencanaan atau wilayah perencanaan (WP). Pertama WP KIPP terdiri dari bangunan pusat pemerintahan seperti kantor Kementerian dan lembaga, kantor aparat penegak hukum, dan perumahan ASN.
Kemudian ada WP IKN Barat yang dikembangkan pusat ekonomi dan bisnis, pariwisata, pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan kantor pertahanan dan keamanan. Selanjutnya WP IKN Selatan yang akan dibangun untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), permukiman dan perdesaan, dan kantor pertahanan/keamanan.
WP IKN Timur 1 untuk pengembangan pusat hiburan, sport center, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan tinggi, dan kantor pertahanan/kemanan. WP IKN Timur 2 akan dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, riset dan inovasi, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pelayanan kesehatan.
WP IKN Utara dikembangkan untuk pusat riset dan inovasi, pelayanan pendidikan tinggi, perkantoran dan pariwisata. Lalu ada WP Simpang Samboja yang akan dikembangkan sebagai pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan, perumahan dan permukiman.
WP Kuala Samboja akan dikembangkan sebagai pusat argo industri dan industri pangan, dan perumahan. Kemudian WP Muara Jawa akan dikembangkan untuk pusat pelayanan publik, kegiatan berbasis pertanian dan perikanan, serta perumahan dan permukiman.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, saat ini setidaknya sudah ada 70 LOI (letter of intent) atau surat minat investor yang masuk ke Badan Otorita IKN. Jumlah tersebut termasuk 11 LOI yang belum lama ditandatangani oleh Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia di Istana Bogor.
"Hingga saat ini, lebih dari 70 perusahaan swasta telah mengirimkan letter of intent ke Otorita IKN dan menyatakan minat berinvestasi di IKN. Ini termasuk 11 pernyataan dari perusahaan Malaysia yang baru-baru ini disampaikan pada kami di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim,” pungkas Bambang.
Kepala Otorita , Bambang Susanto mengatakan, ada beberapa sektor yang cukup potensial untuk di isi oleh investor. Mengingat keterbatasan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk membangun proyek tersebut hanya mempunyai porsi tidak lebih dari 20% dari total asumsi kebutuhan biaya pembangunan.
Bambang mengatakan sektor-sektor yang petensial tersebut seperti sektor transportasi, pendidikan, energi baru dan terbarukan, industri pertanian, berkelanjutan, teknologi kota cerdas, dan lainnya.
"Melihat perkembangan (pembangunan) ini, saya yakin IKN akan terus menarik banyak investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara," ujar Bambang dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (22/1/2023).
Jika mengutip Buku Panduan Implementasi IKN Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Otorita, pembangunan IKN terbagi dalam 9 bagian perencanaan atau wilayah perencanaan (WP). Pertama WP KIPP terdiri dari bangunan pusat pemerintahan seperti kantor Kementerian dan lembaga, kantor aparat penegak hukum, dan perumahan ASN.
Kemudian ada WP IKN Barat yang dikembangkan pusat ekonomi dan bisnis, pariwisata, pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan kantor pertahanan dan keamanan. Selanjutnya WP IKN Selatan yang akan dibangun untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), permukiman dan perdesaan, dan kantor pertahanan/keamanan.
WP IKN Timur 1 untuk pengembangan pusat hiburan, sport center, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan tinggi, dan kantor pertahanan/kemanan. WP IKN Timur 2 akan dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, riset dan inovasi, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pelayanan kesehatan.
WP IKN Utara dikembangkan untuk pusat riset dan inovasi, pelayanan pendidikan tinggi, perkantoran dan pariwisata. Lalu ada WP Simpang Samboja yang akan dikembangkan sebagai pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan, perumahan dan permukiman.
WP Kuala Samboja akan dikembangkan sebagai pusat argo industri dan industri pangan, dan perumahan. Kemudian WP Muara Jawa akan dikembangkan untuk pusat pelayanan publik, kegiatan berbasis pertanian dan perikanan, serta perumahan dan permukiman.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, saat ini setidaknya sudah ada 70 LOI (letter of intent) atau surat minat investor yang masuk ke Badan Otorita IKN. Jumlah tersebut termasuk 11 LOI yang belum lama ditandatangani oleh Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia di Istana Bogor.
"Hingga saat ini, lebih dari 70 perusahaan swasta telah mengirimkan letter of intent ke Otorita IKN dan menyatakan minat berinvestasi di IKN. Ini termasuk 11 pernyataan dari perusahaan Malaysia yang baru-baru ini disampaikan pada kami di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim,” pungkas Bambang.
(akr)