65% Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Sebanyak 65% dana pensiun (dapen) BUMN disinyalir bermasalah. Salah satu penyebab adalah pengelolaannya yang dilakukan oleh pensiunan yang tidak paham mekanisme investasi.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, banyak para pensiunan BUMN yang bukan ahlinya justru dipercaya untuk mengelola dana pensiun perusahaan.

"Banyak (para pensiun), masalahnya bukan pensiunan, tapi apakah dikelola oleh orang-orang yang punya keahlian untuk itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (24/1/2023).

Pembenahan dapen BUMN menjadi salah satu fokus Kementerian BUMN saat ini. Menurut Pahala, transformasi dana investasi para karyawan perusahaan pelat merah perlu dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan.

Salah satu hal yang disoroti adalah sistem pengelolaannya. Dengan adanya transformasi tersebut, Pahala berharap dapen bisa dikelola oleh para ahli.

"Jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, misalnya para pensiunan yang tidak memahami juga investasi. Itu arahan utamanya seperti itu, dan bagaimana bisa membijaki arahan investasi. Kebijakan dapen dan memang betul-betul sesuai dengan perspektifnya lah," tuturnya.



Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa 65% dana pensiun BUMN bermasalah. Hanya 35% BUMN yang dinilai mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. Erick pun memastikan akan melakukan bersih-bersih dana pensiun BUMN hingga sisa masa jabatannya.

Mantan bos Inter Milan itu mengakui pengelolaan dana pensiun rawan diselewengkan. Oleh karena itu, dapen BUMN perlu diawasi agar dapat dikelola secara transparan dan profesional.



Adapun Kementerian BUMN menargetkan audit dugaan penggunaan atau korupsi dana pensiun BUMN rampung pada tahun ini. Hasil audit akan memperlihatkan data detail dapen BUMN yang masuk dalam kategori fraud dan mana dapen yang memang tidak dikorupsi.