Ketahui Cara Membeli Rumah dengan KPR Pribadi
Rabu, 15 Juli 2020 - 13:10 WIB
loading...
Foto/dok
A
A
A
Agus Kriswandi Basyari
Pitaloka Land
Stigma membeli rumah menggunakan fasilitas KPR bank, baik bank konvensional maupun syariah, bagi segolongan masyarakat dianggap riba. Fenomena ini memunculkan pola transaksi jual beli rumah menggunakan fasilitas KPR secara pribadi.
Sebab lainnya, pola ini terjadi karena syarat dan ketentuan yang diterapkan perbankan cukup sulit, terutama perihal ketentuan BI checking dan pendapatan calon konsumen yang harus memadai.
Tulisan pekan ini mencoba menguraikan bagaimana pola pembelian rumah menggunakan fasilitas KPR pribadi serta tips menghindari terjadinya penipuan yang bisa dilakukan para penjual rumah dengan mengatasnamakan KPR pribadi. (Baca: Kurangi Asupan Gula Anda dengan Empat Cara Berikut Ini)
Rumah yang dijual dengan pola KPR pribadi bisa dilakukan developer atau perorangan. Secara prinsip, kedua cara tersebut tidak menjadi persoalan. Terpenting, aspek utama seperti legalitas lahan dan bangunan yang dijual bisa dibuktikan secara fakta dan hukum yang berlaku. Artinya, pihak penjual, baik developer maupun perorangan, bisa menunjukkan status tanah yang dijual dan bisa mempertanggungjawabkan spesifikasi bangunan yang ditawarkan.
Pitaloka Land
Stigma membeli rumah menggunakan fasilitas KPR bank, baik bank konvensional maupun syariah, bagi segolongan masyarakat dianggap riba. Fenomena ini memunculkan pola transaksi jual beli rumah menggunakan fasilitas KPR secara pribadi.
Sebab lainnya, pola ini terjadi karena syarat dan ketentuan yang diterapkan perbankan cukup sulit, terutama perihal ketentuan BI checking dan pendapatan calon konsumen yang harus memadai.
Tulisan pekan ini mencoba menguraikan bagaimana pola pembelian rumah menggunakan fasilitas KPR pribadi serta tips menghindari terjadinya penipuan yang bisa dilakukan para penjual rumah dengan mengatasnamakan KPR pribadi. (Baca: Kurangi Asupan Gula Anda dengan Empat Cara Berikut Ini)
Rumah yang dijual dengan pola KPR pribadi bisa dilakukan developer atau perorangan. Secara prinsip, kedua cara tersebut tidak menjadi persoalan. Terpenting, aspek utama seperti legalitas lahan dan bangunan yang dijual bisa dibuktikan secara fakta dan hukum yang berlaku. Artinya, pihak penjual, baik developer maupun perorangan, bisa menunjukkan status tanah yang dijual dan bisa mempertanggungjawabkan spesifikasi bangunan yang ditawarkan.
Lihat Juga :
