Jokowi Ungkap Biang Kerok Gangguan Hilirisasi di Dalam Negeri
Rabu, 08 Februari 2023 - 12:21 WIB
loading...
Tambang ilegal akan menggangu program hilirisasi yang digencarkan pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintah melakukan hilirisasi tambang ternyata tak hanya mengalami gangguan di luar negeri seperti gugatan Uni Eropa, tapi juga dari dalam negeri. Tantangan dari dalam negeri adalah masih maraknya tambang ilegal yang hasilnya kemudian diekspor masih dalam bentuk bahan mentah.
Baca juga: Digugat ke WTO Soal Hilirisasi, Bahlil: Kita Negara Merdeka, Kita lawan!
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan bahwa proses hilirisasi dipastikan terganggu jika ekspor dan tambang ilegal masih terus berjalan dan dibiarkan. Jokowi pun memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk membantu pengamanan dan penindakan terhadap ekspor dan tambang ilegal.
"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI Polri ada di situ," kata Jokowi usai Rapat pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023, di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Jokowi mengatakan bahwa penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena masih adanya ekspor dan tambang ilegal. Pasalnya, selain nilai tambahnya tidak ada, ekspor hasil tambang ilegal juga kerap tak tercatat.
"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya investasi dan juga hilirisasi dalam rapim TNI-Polri. Jokowi juga menekankan stabilitas di tahun politik ini.
"Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi. Kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik saya rasa garis besar itu," kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku lebih banyak membahas mengenai hilirisasi. Menurutnya peran TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi.
"Tapi karena temanya yang dipilih TNI Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI Polri adalah menjaga agar namanya industrisalisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," ungkapnya.
Hilirisasi tambang memang mendatangkan nilai tambah yang luar biasa besar. Dari tambang nikel misalnya, sebelum hilirasi ekspornya hanya USD1,1 miliar, setelah diekspor menjadi bahan jadi atau setengah jadi nilainya melonjak menjadi USD33 miliar.
Baca juga: Emosi Tinggi! Duel Berdarah Kakek vs Nenek, Diduga karena Salah Paham
"Bayangkan dari Rp17 triliun melompat jadi Rp450 triliun. Nilai tambah(nya) sangat besar," tandas Jokowi.
Baca juga: Digugat ke WTO Soal Hilirisasi, Bahlil: Kita Negara Merdeka, Kita lawan!
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan bahwa proses hilirisasi dipastikan terganggu jika ekspor dan tambang ilegal masih terus berjalan dan dibiarkan. Jokowi pun memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk membantu pengamanan dan penindakan terhadap ekspor dan tambang ilegal.
"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI Polri ada di situ," kata Jokowi usai Rapat pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023, di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Jokowi mengatakan bahwa penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena masih adanya ekspor dan tambang ilegal. Pasalnya, selain nilai tambahnya tidak ada, ekspor hasil tambang ilegal juga kerap tak tercatat.
"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI-Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya investasi dan juga hilirisasi dalam rapim TNI-Polri. Jokowi juga menekankan stabilitas di tahun politik ini.
"Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi. Kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik saya rasa garis besar itu," kata Jokowi.
Namun, Jokowi mengaku lebih banyak membahas mengenai hilirisasi. Menurutnya peran TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi.
"Tapi karena temanya yang dipilih TNI Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI Polri adalah menjaga agar namanya industrisalisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," ungkapnya.
Hilirisasi tambang memang mendatangkan nilai tambah yang luar biasa besar. Dari tambang nikel misalnya, sebelum hilirasi ekspornya hanya USD1,1 miliar, setelah diekspor menjadi bahan jadi atau setengah jadi nilainya melonjak menjadi USD33 miliar.
Baca juga: Emosi Tinggi! Duel Berdarah Kakek vs Nenek, Diduga karena Salah Paham
"Bayangkan dari Rp17 triliun melompat jadi Rp450 triliun. Nilai tambah(nya) sangat besar," tandas Jokowi.
(uka)
Lihat Juga :
