Wawancara Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham: Bangun Brand Image Produk melalui Sertifikat Halal
loading...
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham
A
A
A
JAKARTA - Dalam satu dekade terakhir, tren masyarakat di negara-negara mayoritas muslim untuk mendapatkan dan membeli produk bersertifikat halal kian tinggi. Kondisi ini memacu para produsen di berbagai sektor usaha, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga fashion, berlomba-lomba menciptakan produk halal. Ini berdampak pada pengajuan sertifikat halal yang kian meningkat ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ).
Bagi pelaku usaha kelas menengah atas, pengurusan sertifikat halal ini mungkin bukan masalah. Sebab, mereka memiliki sistem, pengetahuan, dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, serta target pasar yang lebih luas lagi.
BPJPH memiliki tantangan untuk menarik para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mengurus sertifikasi halalnya. Apalagi pemerintah punya target 10 juta produk UMKM sudah tersertifikasi halal.
(Baca juga:BPJPH Tegaskan Sertifikasi Halal Bukan Sekadar Formalitas Administratif)
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka mengedukasi dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Masalahnya, pelaku UMKM masih belum menganggap sertifikat halal ini sesuatu yang penting dan bisa meningkatkan penjualan di masa yang akan datang.
Secara perlahan, BPJPH merancang berbagai program untuk menarik UMKM, salah satunya, Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). BPJPH pun memberikan pendampingan kepada mereka dalam pengurusannya. Selain itu, berupaya keras merombak mindset para aparatur sipil (ASN) di lingkungan BPJPH dari yang birokratis ke korporatis dalam memberikan layanan kepada publik.
Hasilnya, BPJPH sebagai badan layanan umum (BLU) di era kepemimpinannya pecah telur dalam hal pemasukan. Aqil Irham memulai memimpin BPJPH pada Oktober 2021. Akhir tahun 2021, BPJPH mendapatkan pemasukan pertama dengan total Rp14 juta. Setahun kemudian, pendapatannya mencapai Rp36,8 miliar.“BPJPH harus melakukan pelayanan publik terdepan. Pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima,” ujarnya.
Untuk mengetahui lebih jauh rencana BPJPH ke depan berikut wawancara KORAN SINDO dan Sindonews.com dengan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham beberapa waktu lalu.
Apa yang Anda lakukan saat pertama kali memimpin BPJPH?
Yang saya lakukan pertama kali, yakni konsolidasi struktural, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) karena itu adalah modal penting untuk kita bekerja. Kita lihat dulu dari aspek kelembagaannya gimana, SDM-nya seperti apa, struktur sudah kuat atau belum, regulasi, dan seterusnya. Lalu, saya tahu persis sebelum masuk ke sini bahwa BPJPH ini disebutkan dalam UU sebagai Satker BLU. Artinya, bahwa BPJPH harus melakukan pelayanan publik terdepan. Pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Jadi karena itu maksud dan tujuan didirikan BPJPH itu sebagai BLU. Pelayanan di bidang apa? Pelayanan administrasi sertifikasi halal.
Siapa saja yang dilayani? Publiknya siapa? Konsumen dan produsen. Produsen itu adalah dunia industri dan pelaku UMKM. Kemudian memberikan perlindungan kepada konsumen akan hak-hak mereka dalam mengonsumsi produk-produk. Itu adalah target kita dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu pada akhirnya akan beriringan dengan pendapatan BLU. BLU itu memang diberikan kewenangan untuk memperoleh pendapatan. Semakin optimal pelayanan kita, maka masyarakat percaya dan pendapatan bisa meningkat.
Bagi pelaku usaha kelas menengah atas, pengurusan sertifikat halal ini mungkin bukan masalah. Sebab, mereka memiliki sistem, pengetahuan, dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, serta target pasar yang lebih luas lagi.
BPJPH memiliki tantangan untuk menarik para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mengurus sertifikasi halalnya. Apalagi pemerintah punya target 10 juta produk UMKM sudah tersertifikasi halal.
(Baca juga:BPJPH Tegaskan Sertifikasi Halal Bukan Sekadar Formalitas Administratif)
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan pihaknya bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka mengedukasi dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Masalahnya, pelaku UMKM masih belum menganggap sertifikat halal ini sesuatu yang penting dan bisa meningkatkan penjualan di masa yang akan datang.
Secara perlahan, BPJPH merancang berbagai program untuk menarik UMKM, salah satunya, Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). BPJPH pun memberikan pendampingan kepada mereka dalam pengurusannya. Selain itu, berupaya keras merombak mindset para aparatur sipil (ASN) di lingkungan BPJPH dari yang birokratis ke korporatis dalam memberikan layanan kepada publik.
Hasilnya, BPJPH sebagai badan layanan umum (BLU) di era kepemimpinannya pecah telur dalam hal pemasukan. Aqil Irham memulai memimpin BPJPH pada Oktober 2021. Akhir tahun 2021, BPJPH mendapatkan pemasukan pertama dengan total Rp14 juta. Setahun kemudian, pendapatannya mencapai Rp36,8 miliar.“BPJPH harus melakukan pelayanan publik terdepan. Pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima,” ujarnya.
Untuk mengetahui lebih jauh rencana BPJPH ke depan berikut wawancara KORAN SINDO dan Sindonews.com dengan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham beberapa waktu lalu.
Apa yang Anda lakukan saat pertama kali memimpin BPJPH?
Yang saya lakukan pertama kali, yakni konsolidasi struktural, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) karena itu adalah modal penting untuk kita bekerja. Kita lihat dulu dari aspek kelembagaannya gimana, SDM-nya seperti apa, struktur sudah kuat atau belum, regulasi, dan seterusnya. Lalu, saya tahu persis sebelum masuk ke sini bahwa BPJPH ini disebutkan dalam UU sebagai Satker BLU. Artinya, bahwa BPJPH harus melakukan pelayanan publik terdepan. Pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Jadi karena itu maksud dan tujuan didirikan BPJPH itu sebagai BLU. Pelayanan di bidang apa? Pelayanan administrasi sertifikasi halal.
Siapa saja yang dilayani? Publiknya siapa? Konsumen dan produsen. Produsen itu adalah dunia industri dan pelaku UMKM. Kemudian memberikan perlindungan kepada konsumen akan hak-hak mereka dalam mengonsumsi produk-produk. Itu adalah target kita dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu pada akhirnya akan beriringan dengan pendapatan BLU. BLU itu memang diberikan kewenangan untuk memperoleh pendapatan. Semakin optimal pelayanan kita, maka masyarakat percaya dan pendapatan bisa meningkat.
