Ganggu Industri Nasional, Hipmi Minta Keran Impor Baja Ditutup
loading...
Hipmi meminta impor baja distop, kecuali untuk produk baja yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memanfaatkan momentum kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19 guna mengembangkan industri baja nasional. Caranya, dengan menutup impor baja yang menggerus industri serupa di Tanah Air.
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Rama Datau menyampaikan, permasalahan yang paling krusial dalam industri baja nasional saat ini adalah gempuran baja impor.
Untuk itu, Ia meminta kepada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menindaklanjuti permasalahan tersebut.
"Jadi, ini salah satu industri memang harus diperhatikan sama-sama. Apalagi kalau industri baja ini kita lihat kemarin-kemarin itu gempuran dari baja-baja impor. Mudah-mudahan Pak Dirjen bisa membantu memproteksi industri baja ke depan dari produk-produk impor. Kita terus mendukung langkah Kemenperin untuk menjaga ekosistem industri baja nasional. Industri ini bisa lahirkan jutaan lapangan pekerjaan" ujar Rama dalam keterangan resminya, Kamis (16/7/2020).
(Baca Juga: Waduh, Industri Baja Sudah Masuk UGD Sebelum Pandemi)
Rama menilai, sebenarnya produk baja Indonesia jauh lebih baik dibandingkan buatan negara lain. Oleh karena itu, menurutnya, industri baja nasional perlu dibantu untuk berkompetisi dan meningkatkan daya saing harga.
"Pengusaha jasa konstruksi mengeluhkan maraknya baja impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu pemerintah perlu menutup keran impor, kecuali untuk produk baja yang belum bisa diproduksi di dalam negeri," terangnya
Selain itu, pemerintah juga diminta serius merevitalisasi industri baja nasional. Itu penting untuk menghasilkan inovasi produk agar lebih berdaya saing global di era digital.
"Di era revolusi industri 4.0 saat ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi penting guna mengembangkan industri lokal serta menghasilkan inovasi produk yang dapat memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, pemerintah harus bertekad untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan perizinan usaha serta memfasilitasi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal," pungkasnya.
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Rama Datau menyampaikan, permasalahan yang paling krusial dalam industri baja nasional saat ini adalah gempuran baja impor.
Untuk itu, Ia meminta kepada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menindaklanjuti permasalahan tersebut.
"Jadi, ini salah satu industri memang harus diperhatikan sama-sama. Apalagi kalau industri baja ini kita lihat kemarin-kemarin itu gempuran dari baja-baja impor. Mudah-mudahan Pak Dirjen bisa membantu memproteksi industri baja ke depan dari produk-produk impor. Kita terus mendukung langkah Kemenperin untuk menjaga ekosistem industri baja nasional. Industri ini bisa lahirkan jutaan lapangan pekerjaan" ujar Rama dalam keterangan resminya, Kamis (16/7/2020).
(Baca Juga: Waduh, Industri Baja Sudah Masuk UGD Sebelum Pandemi)
Rama menilai, sebenarnya produk baja Indonesia jauh lebih baik dibandingkan buatan negara lain. Oleh karena itu, menurutnya, industri baja nasional perlu dibantu untuk berkompetisi dan meningkatkan daya saing harga.
"Pengusaha jasa konstruksi mengeluhkan maraknya baja impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu pemerintah perlu menutup keran impor, kecuali untuk produk baja yang belum bisa diproduksi di dalam negeri," terangnya
Selain itu, pemerintah juga diminta serius merevitalisasi industri baja nasional. Itu penting untuk menghasilkan inovasi produk agar lebih berdaya saing global di era digital.
"Di era revolusi industri 4.0 saat ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi penting guna mengembangkan industri lokal serta menghasilkan inovasi produk yang dapat memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, pemerintah harus bertekad untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan perizinan usaha serta memfasilitasi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal," pungkasnya.
(fai)
Explore More