Kirim BPKP ke Jepang, Luhut Ingin Audit Kondisi dan Harga KRL Bekas

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan mengirimkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berangkat ke Jepang. Tujuanya untuk mengaudit terkait harga KRL bekas dari Jepang dan siapa yang menjualnya.



Luhut mengatakan, keberangkatan tim BPKP ke Jepang akan dilakukan dalam waktu dekat ini terkait rencana impor KRL bekas. Dia juga menargetkan bahwa hasil audit tersebut selesai dalam 10 hari ke depan.

"BPKP yang akan kesana, sepuluh hari dia (BPKP) harus beri laporan ke kami. Ke Jepang ya segera saja, kalau bisa lusa atau minggu ini," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Senin (6/3/2023).



Hal yang sama juga dilakukan oleh Anggota DPR. Diketahui, Komisi VII DPR RI melakukan agenda kunjungan kerja (kunker) ke Jepang pada hari ini, Senin (6/3) untuk melihat kondisi kereta bekas produksi tahun 1994 yang ingin diimpor oleh PT. Kereta Cepat Indonesia (KCI).

“Iya betul (kunker), kami memang ada agenda kunjungan kerja ke Jepang. Ingin melihat secara langsung kondisi sebenarnya kereta bekas Jepang berusia hampir 3 dasawarsa yang membuat PT KCI ngotot untuk mengimpor barang tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi kepada wartawan, yang dikutip Senin (6/3/2023).

Bambang menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar PT. KCI tidak gegabah dalam impor kereta. Pasalnya kereta merupakan salah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat.

“Kita tidak ingin PT. KCI gegabah dalam memilih alat transportasi untuk rakyat. Tragedi kecelakaan kereta Bintaro yang banyak memakan korban harus kita jadikan pengalaman berharga dalam pengelolaan transportasi kereta,” imbuhnya.

Bambang menambahkan, ketersediaan suku cadang juga perlu menjadi perhatian, karena kereta yang akan diimpor oleh PT. KCI adalah produksi tahun 1994. Sehingga jangan sampai suku cadangnya membuka potensi penyimpangan biaya perawatan.