Jokowi Giat Bangun Infrastruktur, Ekonom Singgung Utang dan Kesenjangan Ekonomi Tinggi
Sabtu, 11 Maret 2023 - 12:20 WIB
loading...
Pembangunan infrastruktur begitu masif di era pemerintahan presiden Jokowi. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur demikian masif di era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga julukan Bapak Infrastruktur pun kerap dialamatkan kepada presiden asal Solo itu. BUMN Karya menjadi tumpuan dalam pembangunan berbagai infrastruktur tersebut.
Meski diakui pembangunan infrastruktur dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memacu daya saing sehingga dapat menarik investasi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program infrastruktur Jokowi tak lepas dari kritikan.
Dalam diskusi publik bertema "After Jokowinomics: ke Mana Indonesia Akan Melangkah?”, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha menyebut program pembangunan infrastruktur acapkali mengabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi.
“Rasio pajak (terhadap PDB) terus mengalami penurunan. Bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Disamping itu, belanja APBN, sekitar sepertiganya digunakan untuk pembayaran bunga utang. Anggaran di luar pembayaran bunga utang, kesehatan dan pendidikan hanya 40% dan harus digunakan untuk pembiayaan seperti infrastruktur, bantuan sosial dan lain lain,” ungkap Farras dalam paparannya, Jumat (10/3/2023).
Akibatnya, menurut dia, siapa pun presiden terpilih nanti, akan menghadapi beban utang yang besar.” Ini adalah PR serius untuk presiden baru nanti," tukasnya.
Menurut Farras, salah satu solusi pemerintahan Jokowi adalah mendorong peningkatan investasi dengan harapan semakin tinggi investasi maka akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan formal. "Namun realitanya, peningkatan investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja,” tuturnya.
Baca juga: Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Capai Rp4,5 Triliun
Menanggapi permasalahan tersebut, Acting Director NTU Institute of Science & Technology for Humanity, Sulfikar Amir menawarkan gagasan ekonomi berkeadilan.
Dia menjelaskan, dari zaman orde baru sampai dengan saat ini, konsep Trickle Down Economic atau pertumbuhan didorong oleh mekanisme pull the top yakni kelompok perekonomian teratas didorong tumbuh dengan harapan dapat menarik kelompok-kelompok di bawahnya, ternyata tidak terlalu efektif.
Baca juga: Intip Target Infrastruktur 2024: Jembatan Udara hingga Kereta Berkecepatan Sedang Jakarta-Surabaya
Sedangkan dalam konsep Tumbuh Adil, pertumbuhan didorong oleh mekanisme push the bottom, yakni fokus menaikan taraf ekonomi kelompok masyarakat 30% terbawah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara adil dan merata.
“Konsep Tumbuh Adil menekankan pada 5 pilar yakni perumahan, pendidikan, mobilitas, pekerjaan, dan kesehatan. Konsep tersebut akan mendorong 30% masyarakat menengah ke bawah Indonesia yang memiliki pendapatan USD1.718 per kapita didorong untuk ikut naik pendapatannya,” bebernya.
Meski diakui pembangunan infrastruktur dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memacu daya saing sehingga dapat menarik investasi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program infrastruktur Jokowi tak lepas dari kritikan.
Dalam diskusi publik bertema "After Jokowinomics: ke Mana Indonesia Akan Melangkah?”, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha menyebut program pembangunan infrastruktur acapkali mengabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi.
“Rasio pajak (terhadap PDB) terus mengalami penurunan. Bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Disamping itu, belanja APBN, sekitar sepertiganya digunakan untuk pembayaran bunga utang. Anggaran di luar pembayaran bunga utang, kesehatan dan pendidikan hanya 40% dan harus digunakan untuk pembiayaan seperti infrastruktur, bantuan sosial dan lain lain,” ungkap Farras dalam paparannya, Jumat (10/3/2023).
Akibatnya, menurut dia, siapa pun presiden terpilih nanti, akan menghadapi beban utang yang besar.” Ini adalah PR serius untuk presiden baru nanti," tukasnya.
Menurut Farras, salah satu solusi pemerintahan Jokowi adalah mendorong peningkatan investasi dengan harapan semakin tinggi investasi maka akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan formal. "Namun realitanya, peningkatan investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja,” tuturnya.
Baca juga: Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Capai Rp4,5 Triliun
Menanggapi permasalahan tersebut, Acting Director NTU Institute of Science & Technology for Humanity, Sulfikar Amir menawarkan gagasan ekonomi berkeadilan.
Dia menjelaskan, dari zaman orde baru sampai dengan saat ini, konsep Trickle Down Economic atau pertumbuhan didorong oleh mekanisme pull the top yakni kelompok perekonomian teratas didorong tumbuh dengan harapan dapat menarik kelompok-kelompok di bawahnya, ternyata tidak terlalu efektif.
Baca juga: Intip Target Infrastruktur 2024: Jembatan Udara hingga Kereta Berkecepatan Sedang Jakarta-Surabaya
Sedangkan dalam konsep Tumbuh Adil, pertumbuhan didorong oleh mekanisme push the bottom, yakni fokus menaikan taraf ekonomi kelompok masyarakat 30% terbawah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara adil dan merata.
“Konsep Tumbuh Adil menekankan pada 5 pilar yakni perumahan, pendidikan, mobilitas, pekerjaan, dan kesehatan. Konsep tersebut akan mendorong 30% masyarakat menengah ke bawah Indonesia yang memiliki pendapatan USD1.718 per kapita didorong untuk ikut naik pendapatannya,” bebernya.
(ind)
Lihat Juga :
