Asyik, Gajian Full Bebas Pajak Diperpanjang Sepanjang Tahun
Sabtu, 18 Juli 2020 - 15:32 WIB
loading...
A
A
A
"Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KIT," katanya.
(Baca Juga: Ditanggung Pemerintah, Pajak UMKM Lebih Murah dari Biaya Parkir di Mall )
Saat ini, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
Insentif selanjutnya, dikatakan Hestu adalah pajak UMKM. Di sini para pelaku UMKM mendapat fasilitas PPh Final dengan tarif 0,5% ditanggung pemerintah alias bagi pelaku UMKM yang beromzet sampai dengan Rp 4,8 miliar bebas dari kewajiban, dengan catatan usahanya benar-benar terdampak Corona.
"Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan," ujarnya.
(Baca Juga: Ditanggung Pemerintah, Pajak UMKM Lebih Murah dari Biaya Parkir di Mall )
Saat ini, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
Insentif selanjutnya, dikatakan Hestu adalah pajak UMKM. Di sini para pelaku UMKM mendapat fasilitas PPh Final dengan tarif 0,5% ditanggung pemerintah alias bagi pelaku UMKM yang beromzet sampai dengan Rp 4,8 miliar bebas dari kewajiban, dengan catatan usahanya benar-benar terdampak Corona.
"Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan," ujarnya.
Lihat Juga :
