Digitalisasi Dinilai Jadi Solusi Cegah Penipuan Lelang
Kamis, 30 Maret 2023 - 07:14 WIB
loading...
Penipuan lelang masih kerap terjadi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kejadian penipuan lelang masih marak terjadi dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN ) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). DJKN menyebut kendaraan roda empat dan roda dua menjadi objek yang paling sering digunakan untuk penipuan lelang.
Baca juga: Pemerintah Lelang Tiga Wilayah Kerja Panas Bumi, Potensi Kapasitas Capai 246 MW
Menanggapi fakta tersebut, anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, mendorong optimalisasi sistem digitalisasi lelang untuk mempercepat proses bisnis, perbaikan tata kelola, dan pengawasan.
“Seharusnya ada optimalisasi dari sistem digitalisasi lelang. Karena kalau semuanya serbadigital, kejadian penyelewengan bisa diminimalisasi. Lantaran, semua orang bisa tahu kapan lelangnya dimulai. Lalu, ketika ada proses yang terlihat mencurigakan pasti bisa diadukan langsung oleh masyarakat. Karena semuanya bisa dilihat dari sistem,” kata Puteri dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/3/2023).
Politisi Partai Golkar ini mengimbau, DJKN supaya terus mewaspadai, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam lelang ilegal yang menjerumuskan masyarakat.
“Selain itu, kami juga ingatkan agar DJKN terus memberikan edukasi publik untuk membedakan sistem lelang yang aman dan resmi. Karena di era digital sekarang ini, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi lelang yang palsu dan merugikan,” ucap Puteri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyatakan bahwa DJKN sudah menerapkan digitalisasi lelang sebagai upaya perbaikan tata kelola, meski memang masih harus dilakukan perbaikan.
Baca juga: Pemerintah Lelang Tiga Wilayah Kerja Panas Bumi, Potensi Kapasitas Capai 246 MW
Menanggapi fakta tersebut, anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, mendorong optimalisasi sistem digitalisasi lelang untuk mempercepat proses bisnis, perbaikan tata kelola, dan pengawasan.
“Seharusnya ada optimalisasi dari sistem digitalisasi lelang. Karena kalau semuanya serbadigital, kejadian penyelewengan bisa diminimalisasi. Lantaran, semua orang bisa tahu kapan lelangnya dimulai. Lalu, ketika ada proses yang terlihat mencurigakan pasti bisa diadukan langsung oleh masyarakat. Karena semuanya bisa dilihat dari sistem,” kata Puteri dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/3/2023).
Politisi Partai Golkar ini mengimbau, DJKN supaya terus mewaspadai, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam lelang ilegal yang menjerumuskan masyarakat.
“Selain itu, kami juga ingatkan agar DJKN terus memberikan edukasi publik untuk membedakan sistem lelang yang aman dan resmi. Karena di era digital sekarang ini, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi lelang yang palsu dan merugikan,” ucap Puteri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyatakan bahwa DJKN sudah menerapkan digitalisasi lelang sebagai upaya perbaikan tata kelola, meski memang masih harus dilakukan perbaikan.
Lihat Juga :
