Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
12 Tahun Rafael Alun Diduga Terima Gratifikasi, Begini Pengakuan Jubir Kemenkeu Yustinus
loading...
Soal penetapan status tersangka terhadap Rafael Alun Trisambodo (RAT) oleh KPK terkait dugaan gratifikasi, Juru Bicara Kemenkeu, Yustinus Prastowo angkat bicara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Soal penetapan status tersangka terhadap Rafael Alun Trisambodo (RAT) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) usai diduga terima gratifikasi, Juru Bicara Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ), Yustinus Prastowo angkat bicara. Menurut Yustinus, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku dan siap untuk memberikan data-data tambahan apabila dibutuhkan.
"Pada prinsipnya kita sama-sama melakukan penegakan aturan. Kami di jalur administrasi, KPK di jalur hukum," ujar Prastowo di kantornya, Jumat (31/3/2023).
Sambung Prastowo menjelaskan, saat ini Kemenkeu telah menyediakan Whistleblowing System (WiSe) sebagai platform pengaduan apabila ada pegawai yang menerima tawaran gratifikasi. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya kasus korupsi.
"Ada ketentuannya gratifikasi dalam jumlah tertentu itu wajib dilaporkan. (RAT) nanti kami cek, tapi sejauh ini kami belum melihat ada pelaporan itu," kata Prastowo.
Sebelumnya KPK menduga bahwa RAT telah menerima gratifikasi sejak tahun 2011 - 2023. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yang mana jabatan terakhir RAT sebagai pejabat eselon III di Direktorat Jendral Pajak ( Ditjen Pajak ) Kemenkeu.
Sementara itu, soal dugaan gratifikasi yang diterima Rafael Alun Trisambodo sejak 2011-2023, Prastowo menjelaskan, ada sistem pelaporan yang bisa dilakukan oleh penerima atau pemberi gratifikasi.
"Tentu saja kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK, itu adalah kewenangan aparat penegak hukum (APH) yang sepenuhnya independen," pungkasnya.
"Pada prinsipnya kita sama-sama melakukan penegakan aturan. Kami di jalur administrasi, KPK di jalur hukum," ujar Prastowo di kantornya, Jumat (31/3/2023).
Sambung Prastowo menjelaskan, saat ini Kemenkeu telah menyediakan Whistleblowing System (WiSe) sebagai platform pengaduan apabila ada pegawai yang menerima tawaran gratifikasi. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya kasus korupsi.
"Ada ketentuannya gratifikasi dalam jumlah tertentu itu wajib dilaporkan. (RAT) nanti kami cek, tapi sejauh ini kami belum melihat ada pelaporan itu," kata Prastowo.
Sebelumnya KPK menduga bahwa RAT telah menerima gratifikasi sejak tahun 2011 - 2023. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yang mana jabatan terakhir RAT sebagai pejabat eselon III di Direktorat Jendral Pajak ( Ditjen Pajak ) Kemenkeu.
Sementara itu, soal dugaan gratifikasi yang diterima Rafael Alun Trisambodo sejak 2011-2023, Prastowo menjelaskan, ada sistem pelaporan yang bisa dilakukan oleh penerima atau pemberi gratifikasi.
"Tentu saja kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK, itu adalah kewenangan aparat penegak hukum (APH) yang sepenuhnya independen," pungkasnya.
(akr)
Explore More