Jurus Jitu Tangkal Kemiskinan di Tengah Resesi dan Gelombang PHK
Senin, 20 Juli 2020 - 09:42 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Resesi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. Dampaknya jurang kemiskinan yang terus melebar. Sejumlah jurus disiapkan untuk menangkal angka kemiskinan.
Pada pekan lalu Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) hampir bersamaan merilis isu kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia masih akan terancam dengan tingkat pengangguran yang tinggi sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).
Berdasarkan laporan Bank Dunia yang bertajuk “Indonesia Economic Prospects Juli 2020”, wabah Covid-19 membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mencari nafkah. Sebab, pekerja di beberapa sektor sangat terdampak seperti transportasi dan konstruksi. Jika tidak ada langkah serius yang diambil pemerintah, maka pandemi ini akan mendorong 5,5-8 juta orang Indonesia jatuh ke lembah kemiskinan pada 2020.
Setali tiga uang, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 menjadi 9,78% atau setara dengan 26,42 juta penduduk. Sebagai perbandingan pada Maret 2019 persentase penduduk miskin hanya 9,41%, setara dengan 25,14 juta orang. Dengan begitu, jumlah orang miskin dalam setahun bertambah, 1,28 juta orang. Per Maret 2020, penduduk miskin di daerah mencapai 12,82%, sedangkan penduduk miskin di kota mencapai 7,38%. (Baca: AS Rilis Bukti Virus Corona Buatan Laboratorium China)
Mengurangi tingkat kemiskinan sesungguhnya bukan hanya pekerjaan rumah dari pemerintah. Seluruh pihak seperti BUMN, swasta, hingga masyarakat juga dituntut dapat berperan dalam memangkas angka kemiskinan. Untuk masyarakat, merancang keuangan yang tepat menjadi kunci utama dalam menghadapi momok kemiskinan. Hal tersebut disampaikan perancang keuangan Eko Endarto.
Menurutnya, kemiskinan saat ini juga mengancam golongan aspiring middle class. Padahal, kelas menengah (middle class) adalah golongan yang hidupnya serba berkecukupan dan berada dalam kondisi yang layak. “Perencanaan keuangan menjadi salah satu cara melindungi keluarga dari kemungkinan terburuk yang kapan saja bisa menghantam kondisi keuangan,” ucap Eko saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.
Pada pekan lalu Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) hampir bersamaan merilis isu kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia masih akan terancam dengan tingkat pengangguran yang tinggi sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).
Berdasarkan laporan Bank Dunia yang bertajuk “Indonesia Economic Prospects Juli 2020”, wabah Covid-19 membuat masyarakat Indonesia semakin sulit mencari nafkah. Sebab, pekerja di beberapa sektor sangat terdampak seperti transportasi dan konstruksi. Jika tidak ada langkah serius yang diambil pemerintah, maka pandemi ini akan mendorong 5,5-8 juta orang Indonesia jatuh ke lembah kemiskinan pada 2020.
Setali tiga uang, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 menjadi 9,78% atau setara dengan 26,42 juta penduduk. Sebagai perbandingan pada Maret 2019 persentase penduduk miskin hanya 9,41%, setara dengan 25,14 juta orang. Dengan begitu, jumlah orang miskin dalam setahun bertambah, 1,28 juta orang. Per Maret 2020, penduduk miskin di daerah mencapai 12,82%, sedangkan penduduk miskin di kota mencapai 7,38%. (Baca: AS Rilis Bukti Virus Corona Buatan Laboratorium China)
Mengurangi tingkat kemiskinan sesungguhnya bukan hanya pekerjaan rumah dari pemerintah. Seluruh pihak seperti BUMN, swasta, hingga masyarakat juga dituntut dapat berperan dalam memangkas angka kemiskinan. Untuk masyarakat, merancang keuangan yang tepat menjadi kunci utama dalam menghadapi momok kemiskinan. Hal tersebut disampaikan perancang keuangan Eko Endarto.
Menurutnya, kemiskinan saat ini juga mengancam golongan aspiring middle class. Padahal, kelas menengah (middle class) adalah golongan yang hidupnya serba berkecukupan dan berada dalam kondisi yang layak. “Perencanaan keuangan menjadi salah satu cara melindungi keluarga dari kemungkinan terburuk yang kapan saja bisa menghantam kondisi keuangan,” ucap Eko saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta kemarin.
Lihat Juga :
