AS Terancam Gagal Bayar Utang Rp461.000 Triliun, Pasar Keuangan Global Bisa Terguncang

Pengumumannya datang pada hari yang sama ketika Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) melaporkan bahwa ada risiko yang jauh lebih besar bahwa Departemen Keuangan akan kehabisan dana pada awal Juni.

"Namun, proyeksi tanggal kehabisan dana masih belum pasti karena waktu dan jumlah pengumpulan pendapatan dan pengeluaran selama beberapa minggu ke depan sulit untuk diprediksi," kata laporan CBO.

Departemen Keuangan berencana untuk meningkatkan pinjaman hingga akhir kuartal yang berakhir di Juni, dengan total sekitar USD726 atau sekitar USD449 miliar lebih banyak dari yang diproyeksikan di awal tahun ini. Para pejabat mengatakan bahwa hal ini sebagian disebabkan oleh penerimaan pajak pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, dan saldo kas awal kuartal yang lebih rendah dari yang diantisipasi.

Dalam sebuah pernyataan bersama, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer dan Pemimpin Partai Demokrat DPR Hakeem Jeffries mengatakan AS tidak memiliki kekuatan untuk menunggu hingga 1 Juni untuk bersatu, meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menghindari gagal bayar dan mencegah konsekuensi bencana bagi ekonomi kita dan jutaan keluarga Amerika.

"Partai Republik tidak bisa membiarkan ekstremisme sayap kanan menyandera bangsa kita. Selama beberapa generasi, Kongres telah membuat keputusan pengeluaran dan pendapatan sebagai bagian dari proses anggaran tahunan, yang saat ini sedang berlangsung," kata pernyataan itu.

"Itu adalah tempat yang tepat untuk memperdebatkan dan mendiskusikan gambaran fiskal negara kita bukan dalam situasi penyanderaan di mana Partai Republik yang ekstrim MAGA mencoba memaksakan agenda radikal mereka di Amerika."



Di pihak Partai Republik, Ketua DPR Kevin McCarthy menuduh Presiden Biden telah menolak untuk melakukan pekerjaannya dan mengancam membuat AS mengalami gagal bayar pertama kalinya.

"Waktu terus berjalan," kata McCarthy. "Setelah tiga bulan pemerintahan Biden tidak bertindak, DPR bertindak, dan ada sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Senat yang akan menghentikan risiko gagal bayar. Senat dan Presiden harus mulai bekerja dan segera," kata dia.

Dalam sebuah surat lain, yang dikirimkan kepada para anggota kongres pada Januari, Yellen mengatakan bahwa Departemen Keuangan telah memulai tindakan-tindakan luar biasa untuk menghindari gagal bayar utang pemerintah.